The leachate coming from the landfill is a serious problem. This is because the leachate water can contaminate the wells of the residents around the landfill. This research was conducted at Jabon Landfill located in Jabon District of Sidoarjo Regency, East Java Province, Indonesia. Jabon Landfill has been operating since 2003 with a controlled landfill system that has triggered environmental risks due to the leachate output. The purpose of this study was to determine the classification of the shallow groundwater quality status based on the pollution index (PI) around Jabon Landfill at a distance of around 250 meters, 500 meters and 1,000 meters from the landfill. The pollution index was determined by analyzing the pollutant concentration consisting of these following parameters: pH, BOD, COD and Fe. The results of the analysis show that the pH parameter had a higher value than the pH at Jabon Landfill of 7.2-7.5. The pH at Jabon Landfill was 6.35. The Fe parameter shows that the value of 1.694 in the groundwater well closest to Jabon Landfill and the wells further away indicates that the Fe concentration was lower for the latter, namely 0.081 at a distance of up to 200 meters. On the basis of the Pollution Index, the highest value was 5.45 at Well 7 is located 196 m from Jabon Landfill. Meanwhile, the well furthest from Jabon Landfill at a distance of 1,000 m showed a lightly polluted status with a Pollution Index of 1.91. The further the location of the well away from Jabon Landfill, the Pollution Index value tended to decrease. This means that the pollution status generally improves. Overall, the pollution status of the 18 wells shows that 2 wells are moderately polluted, 15 wells are lightly polluted and 1 well is in good condition.

Both parking fee and parking tax are the potential income for most local authorities in Indonesia since they are considered as the parts of of local authority's revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD). However, currently many local authorities including that in Surabaya has a problem in determining target as well as the achievement of annual parking revenue. This situation takes place due to the lack of reliable method to estimate the parking revenue including both parking fee and parking tax either on-street parking nor off-street parking. Meanwhile, there are growing investments of public and private facilities in many capital cities of both regency and provincy including apartments, hotels, malls, campus, hospitals, convention buildings, terminals, offices, restaurants and mixed uses in which many parking spaces will be provided to support their activities later on. The providing of new parking spaces will therefore potentially contribute to the local authorities's revenue as the consequnces. Main variable to contribute the parking revenue are the number of parked vehicle as well as the parking duration (when progressive fee is applied). Both number of parked vehicle and parking durations for several landuses will be modelled in this Dissertation so that they can be used as references for estimating the anual parking revenue of local authotities as the part of local authorities revenue (PAD). Moreover, these models will be useful for parking facilities investors to analyse the their financial investment. Keyword: Parking, Off-street, Landuses, Local Government's Revenue (PAD), Surabaya Pendahuluan Latar BelakangPenyediaan dan pembatasan parkir saat ini banyak dipakai sebagai instrumen pembatasan kendaraan [1][2]. Di sisi lain parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial, terlebih-lebih pada daerah yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang tinggi pula asalkan dapat dikelola dengan baik dan benar. Meskipun, dibandingkan dengan komponen kontributor pajak daerah, pajak pakir bukan merupakan yang terbesar pangsanya [3].Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengelolaan parkir di daerah-daerah di Indonesia, baik parkir tepi jalan maupun luar jalan, termasuk Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia selalu dicirikan dengan pendapatan yang bocor karena ketiadaan system yang dapat memprediksi berapa sebetulnya potensi pendapatan yang bisa dikumpulkan. Demikian juga halnya yang terjadi di Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur memiliki target pemasukan sektor parkir sebesar Rp. 80M sementara pada tahun 2014 realisasi pendapatan parkir hanya sekitar 48M atau sekitar 60% [4]. Hal ini sudah berlangsung cukup lama terbukti [5], prosentase realisasi pendapatan parkir tepi jalan pada Tahun 2009 dan 2010 adalah 65.57% dan 51.73%. Sementara itu, disebutkan bahwa kebocoran pendapatan parkir surabaya mencapai 40% [6]. Bahkan selama kurun waktu 2008-2011 realisasi pendapatan pajak parkir total selalu di bawah target yang ditetapkan [3]...

No abstract

Persoalan keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam menentukan prioritas pemeliharaan jalan, termasuk pada Kabupaten Karanganyar. Selama ini Dinas Bina Marga menentukan urutan prioritas jalan hanya berdasarkan pada penilaian subyektif. Oleh karena itu maka perlu adanya suatu metode mengenai penentuan prioritas jalan secara objektif yang akan dilakukan pemeliharaan agar tepat sasaran. Dalam Penelitian ini mengusulkan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai penentu urutan prioritas pemeliharaan Jalan di Kabupaten Karanganyar. dengan kriteria yang digunakan adalah kondisi jalan, Lalu Lintas Harian (LHR), lebar jalan, biaya penanganan, dan fungsi tata guna lahan. Dari hasil analisis didapatkan urutan kriteria yang paling berpengaruh adalah kriteria biaya pemeliharaan, kondisi jalan, LHR, fungsi tata guna lahan, dan lebar jalan. Adapun urutan prioritas pemeliharaan jalan yaitu jalan Tasikmadu

No abstract