Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian di wilayah hukum sulselbar menunjukkan bahwa masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan pre-emtif, prefentif dan represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis dan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kepolisian Resort Gowa, Kepolisian Resort Maros, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Daerah Gowa, Pemerintah Daerah Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya aksi unjuk rasa anarkis adalah rendahnya pengetahuan hukum pengunjuk rasa, adanya kepentingan-kepentingan dari seseorang/kelompok demi memperoleh keuntungan tertentu, dan adanya keyakinan bersama yang muncul dari suatu solidaritas untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis saat melakukan unjuk rasa. Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dalam melakukan penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi, memberikan arahan dan bimbingan serta melakukan dialog interaktif melalui media. Upaya preventif dilakukan dengan mengawal pengunjuk rasa, menjaga objek vital yang menjadi sasaran, mengantisipasi adanya provokator dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Upaya represif dilakukan dengan menyiapkan pasukan huru hara, menghambat penyaluran logistik berupa senjata tajam, mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyidikan serta menyiapkan sistem pengamanan kota.

Tata kelola pemerintahan yang baik diperkenalkan untuk membantu negara-negara khususnya negara berkembang dalam meningkatkan kualitas pemerintahan termasuk dalam sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam antara lain pertambangan. Penelitian ini bertjuan untuk menganalisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia berdasarkan pendekatan good governance dan juga memperkenalkan konsep good extractive governance sebagai salah sati pendekatan tata kelola yang baik pada daerah-daerah yang menjadikan pertambangan sebagai potensi pendapatan dan penerimaannya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menganalisa berbagai teori dan manghubungkannya dengan fakta-fakta pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan good extractive government bagi daerah-daerah pertambangan di Indonesia dimana tata kelola pada daerah-daerah yang menjadikan sektor-sektor ekstraktif sebagai sumber pendapatan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar area pertambangan dan pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat akibat adanya aktifitas pertambangan.

The decline in the morality of the Indonesian nation regarding sex can be seen in several cases where sex was carried out by celebrities, teachers, civil servants, politicians and students and students without shame. This study aims to find out how much influence porn videos have on children as perpetrators of decency crimes and find out the relevant forms of countermeasures in minimizing the influence of porn videos on children's behavior. This research was conducted at Makassar Polrestabes Class I LAPAS Makassar, and BAPAS Makassar, data collection was carried out by means of interviews and literature study, data were analyzed descriptively. The results of the study show that pornographic videos are a factor that has a stronger influence compared to other factors in decency crimes committed by children. Views in the form of pornographic images will provide sexual stimulation to children. The presence of sexual urges coupled with great curiosity in children has an impact on the occurrence of criminal acts of decency. Efforts to minimize the influence of porn videos in decency crimes committed by children can be carried out in a pre-emitive, preventive and repressive way.

Victims of criminal acts only get inner satisfaction from the punishment imposed on the perpetrators but do not get anything that has a direct impact on them. The codified concept of Indonesian punishment in the Criminal Code (KUHP) regulates more aspects related to perpetrators of criminal acts and sentencing. Not much regulates the rights of victims of criminal acts. This paradigm shift began to occur after the enactment of Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, where in this Law the rights of Witnesses and Victims began to be considered. Victims are individuals who are harmed materially or immaterially for the occurrence of criminal acts that they receive. In cases of sexual violence against children, it results in losses suffered by child victims in the short and long term which require recovery of the child's condition. Law Number 13 of 2006 juncto Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims has accommodated restitution.In Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, the victims of criminal acts have the right to obtain restitution rights in the form of compensation for loss of property or income, compensation for losses caused by suffering directly related to the crime, and/or reimbursement for medical and/or psychological treatment costs. However, at present the implementation of restitution for victims of crimes against children is considered not optimal, especially regarding the implementation of restitution that can be given to victims.

Kemerosotan moral Bangsa Indonesia tentang seks ini, terlihat saat beberapa kasus yang terjadi di mana seks dilakukan oleh para pesohor, guru, PNS, politisi sampai di kalangan pelajar maupun mahasiswa dengan tidak malu. Penelitian ini bertujuan engetahui seberapa besar pengaruh video porno terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan  mengetahui bentuk penanggulangan yang  relevan dalam  meminimalisir pengaruh video  porno terhadap prilaku anak. Penelitian ini dilakukan di polrestabes Makassar LAPAS klas I Makassar, dan BAPAS Makassar,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  study  literature,  data  dianalisis  secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video porno merupakan factor yang berpengaruh kuat dibandingkan dengan factor factor lainnya dala tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Dengan adanya dorongan- dorongan seks ditambah dengan rasa ingin tahu yang besar pada anak berimbas pada terjadinya tindak pidana kesusilaan. Upaya meminimalisir pengaruh video porno dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara pre-emitif , preventif, dan represif.