Sejak kurun waktu beberapa tahun terakhir, diskursus good governance telah menjajah wacana publik dalam reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mendekonstruksi diskursus good governance itu sendiri, apa sesungguhnya yang keliru atau bahkan mungkin apa yang latah diucapkan soal good governance. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan masuknya gagasan neo-liberal dalam imajinasi perubahan politik, ekonomi dan sosial yang digelindingkan di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto di awal 1990-an. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam tulisan ini, gerakan yang berlabel governance ini justru semakin menjauh dari semangat governance yang sebenarnya. Secara singkat, gerakan good governance di Indonesia justru melenceng dari semangat governance yang mengedepankan akomodasi, kooperasi dan sinegi dalam kesetaraan antar pelaku. Hal ini membawa proses marginalisasi kebijakan ekonomi, sosial, kultural dan juga politik yang sejalan dengan nilai-nilai neo-liberal.

No abstract

No abstract

Urban livelihood asset is an accumulation of labor capital and financial capital. The existence of a slum area in the coastal area of Untia with an area of 7.13 ha of 740.10 ha of the total slum area in the city of Makassar. This area is a potential strategic accumulation of livelihoods in the human capital, institutional, physical, financial and environmental resources, but on the other hand also has a high level of vulnerability. This study aims to obtain an empirical situation regarding the lives of poor people in the slums of the Untia coastal area, Makassar City. The socio-economic conditions of the community, the use of space, the ownership status of land and buildings, the condition of infrastructure and facilities of settlements in coastal slums as a basis for the reconstruction of coastal slums handling models based on dynamic governance. The findings show that urban slum in coastal areas are very rapidly growing. Problems that continue along with various programs carried out by the government. All programs by the state and non-state have been carried out in an effort to eradicate slum areas, but in fact the poverty rate in the region continues to increase. Managing a slums settlement program can use a dynamic governance framework: thinking ahead, thinking again, and thinking across. All of these strategies have been internalized of digital information and communication technology.

This study aims to determine the government's efforts and collaboration between government, private sektor and communities in the management of one of the parks in the city of Makassar are tiger parks to realize that good environmental governance. This type of research is qualitative descriptive study. Data collected by using interviews, observation and documentation. The results showed that the management of the park to develop principles of good governance. The rule of law that houses the park management tigers in Makassar, the mutual openness both in terms of supervision of the management of the park and in cooperation between civil servants and managers of parks and implement aspects of collaboration such as government oversight of performance management, private give support form of waste banks and the public as well as the macan park observer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah serta kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan salah satu taman yang berada di Kota Makassar yaitu taman macan sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan taman mengembangkan prinsip good governance. Rule of law (aturan hukum), aturan hukum yang menaungi pengelolaan taman macan di Kota Makassar, adanya saling keterbukaan baik dalam hal pengawasan pengelolaan taman maupun dalam kerja sama antara pegawai dinas dan pengelola taman serta menerapkan aspek kolaborasi yaitu pemerintah melakukan pengawasan kinerja pengelolaan, swasta memberikan sumbangsi berupa bank sampah dan masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengamat taman macan.