No abstract

Peatland is unique, marginal and fragile ecosystem, therefore its utilization should be based on careful research and planning, and requires support from stakeholders. The utilization of peatland by community is generally in the forms of yards, fields, and gardens. The study aims to examine community activities on peatland to be source of livelihood and income. Research was conducted in Bram Itam Raya and Mekar Jaya villages, Tanjung Jabung Barat District. Data were analyzed by using thematic, economic social dimension analysis, and SWOT analysis. The results show the activities that can be source of livelihood and income in peatland are plantation, agriculture, and other forest products while income from non-land are entrepreneurship, services and livestock. People's livelihoods generally are plantation farmers (60.35%), with main commodities pinang, coffee, and palm oil, with average income greater than UMP namely up to Rp4,467,282.61per month. It illustrates that income from peatland can fulfill their needs properly. There is limited knowledge of farmer in cultivating land, selection of plant species that can be adapted to biophysical conditions and how to cope with pests and diseases. To overcome limitation of community knowledge, it is necessary to provide alternative activities and sources of livelihood with agroforestry techniques. ABSTRAKLahan gambut merupakan ekosistem unik, marginal, dan fragile, dalam pemanfaatannya harus didasarkan penelitian dan perencanaan yang matang serta memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat umumnya berupa pekarangan, ladang, dan kebun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan masyarakat di lahan gambut yang dapat menjadi sumber mata pencaharian dan pendapatan. Penelitian dilakukan di Desa Bram Itam Raya dan Kelurahan Mekar Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Data dianalisis menggunakan analisis tematik, economic social dimension analysis, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dapat menjadi sumber mata pencaharian dan pendapatan di lahan gambut yaitu perkebunan, pertanian, dan hasil hutan lainnya. Pendapatan dari non lahan yaitu wirausaha, jasa tenaga, peternakan. Mata pencaharian masyarakat umumnya sebagai pekebun (60,35%), dengan komoditi andalan pinang, kopi, dan kelapa sawit, dengan pendapatan rata-rata lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP) yaitu Rp4.467.282,61 per bulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan dari lahan gambut dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat. Terdapat keterbatasan pengetahuan petani dalam mengolah lahan, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi biofisik lahan gambut, serta cara mengatasi serangan hama penyakit tanaman. Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat, perlu untuk menyediakan pilihan kegiatan dan sumber mata pencaharian dengan teknik agroforestri.Kata kunci: Lahan gambut, mata pencaharian, pendapatan.

Farmers do not yet have extensive knowledge on the production economic. Therefore, the effectiveness of social forestry (SF) practices in providing economic benefits is still questionable. The study aimed to analyze the economic scale of SF as a lessons for the acceleration of land allocation of SF program. The study was focused on two schemes (community forestry and partnership), and two models of commodity (agroforestry and ecotourism). Study were located in six villages in DI Yogyakarta and East Nusa Tenggara. Data were collected through observation, in-depth interview, and documentation study. Economic scale was analyzed by break even point with profit contribution. The results showed that the economic scale on agroforestry was between 0.16-9.33 hectare, influenced by commodity preference especially multi purposes tree species. While economic scale for ecotourism was at least 542,897 visitors a year, and affected by number of ecotourism attraction. This study implies to provide policy recommendations: (1) ecotourism will be effective when it is conducted in the forest areas which have multi-attraction spots, and managed by community group with strong network, (2) the permit of timber harvesting within SF area must be easier and more open, and (3) the minimum area adjusted to the commodity as an important consideration for proposing SF.

The management of licensing system, especially mining permits, is complex because of the inter-sectoral legal linkages. Legislation has been regulated in such a way that certained procedures must be passed by permit applicants to obtain izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) and izin usaha pertambangan (IUP). But there is always a gap between regulations and their implementation which makes the licensing system more complex. The aims of the research are (a) to identify mining licensing policies in forest area, (b) to synchronize mining licensing system, and (c) to improve mining licensing system. This study used a content analysis method with a retrospective process evaluation approach. The results showed that IPPKH policy involves 36 types of regulations consisting of 11 Acts, 13 Government Regulations, nine Presidential Regulations, and three Environment and Forestry Ministerial Regulations. The IPPKH process is considered less effective because the applicants must get IUP from the Ministry of ESDM and IPPKH from the Ministry of Environment and Forestry which is managed under One Stop Integrating Permits system, which only handles the administrative issues as mandated by President Regulation No 97/2014. The synchronization of IPPKH policy is necessary to accommodate legislation issued by other technical ministries.

Penerbangan tanpa awak telah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. Menurut BI Intelegent dari 2015 hingga 2020, tingkat pertumbuhan tahunan UAV komersil kecil diperkirakan akan mencapai 19%, yang akan menghasilkan 22 juta pengiriman UAV pada tahun 2022. Selain itu, pasar global UAV akan mencapai sekitar 10 Milliar USD pada tahun 2023. Permasalahan yang di timbulkan oleh UAV ini adalah propeller yang mana berdasarkan karakteristiknya merupakan sumber kebisingan. Gangguan secara umum yang disebabkan oleh kebisingan juga termasuk rasa tidak nyaman atau stres meningkat, kejengkelan, kebingungan, tekanan darah naik, sakit kepala dan hilangnya indra pendengaran. Untuk mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan propeller membutuhkan perhatian khusus pada desainnya. Teori serrated trailing edge pertama kali diperkenalkan oleh M.S.Howe lalu dilakukan pengembangan dengan mengaplikasikan serrated trailing edge pada propeller oleh Zhe Ning, Richard Wlezien, Hui Hu. Pada jurnal tersebut disimpulkan bahwa serrated trailing edge dapat menurunkan noise hingga 1.6 dB. Dalam penelitian ini penulis mebuat rancangan propeller dengan serrated trailing edge menggunakan aplikasi Solidwork. Setelah pembuatan design lanjut ke proses pembuatan propeller, setelah dibuat masuk kedalam tahap pengujian dengan menggunakan alat pengujian motor Sunnysky X-2820 untuk pada RPM 3000, 4000, dan 5000 dan kebisingan diukur dengan alat sound level meter dengan beberapa perbedaan jarak yaitu 1 m, 1.5 m, 3 m untuk mengetahui kebisingan dan thrust yang dihasilkan oleh masing maisng propeller.