The industrial revolution 4.0 has an impact on the development of law, government, and social justice. The era of globalization 4.0 causes changes in almost all sectors of human life, especially the economic and technological sectors. The Information and Electronic Transaction Law, abbreviated as UU ITE, must be able to protect various legal interests to protect freedom of speech, express opinions orally and in writing. In addition, it is related to legal interests to protect the freedom of communication and obtain information as rights that are constitutional rights of citizens. The development of information and communication technology requires the government to make UU ITE. This article discusses the implementation of criminal law enforcement through UU ITE, which makes the digital world the target for applying these regulations. UU ITE must be able to bring enthusiasm to keep Indonesia's digital space clean, healthy, ethical and productive. In a criminal case with a restorative justice paradigm, the judge does not only decide based on the law alone, but also considers justice for all parties (victims, perpetrators of crimes, and the community). Court decisions should provide justice, benefit, and legal certainty, and contain philosophical, juridical and sociological foundations so that they are systematic and comprehensive. Keywords:Criminal Law, Information and Communication Technology, UU ITE

The purpose of this research is to find out and to analyze problem and the role of the TNI Special Operations Command (Koopssus TNI), as well as obstacles faced by the TNI Special Operations Command in the prosecution of  terrorism in Indonesia. This research is discussed and motivated by the increasing complexity of terrorist acts which use the latest technology,  international networks and close links with other transnational crimes, as well as endangering national and international security. The research method is conducted using normative law, while the source of legal material used is through secondary legal material which is material obtained through library studies by examining various references relating to the object of this thesis study such as books, legislation, scientific journals, print and electronic media. The statutory regulations in this study are the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Eradication of Terrorism Crimes, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army and Presidential Regulation Number 66 of 2019 concerning the Composition of the Organization of the Indonesian Armed Forces. Based on the results of this study it can be seen that terrorism is not only a criminal offense, but also is broader than that. Terrorism is anything that wants to change Ideology, including those based on religion. The Special Operations Command of the TNI handles Terrorism Crimes which is highly escalated and its deployment under direct order from the President. The TNI Special Operations Command is a new structure within the TNI, and addresses urgent issues. The role of the TNI Special Operations Command is not optimal because it is a relatively new organization. Its existence is as expected because it accommodates the interests of the TNI, related to being able to handle strategic matters at the national level so as to accelerate its deployment under direct command from the TNI Commander.Keywords:TNI Special Operations Command (Koopssus TNI), Role, Obstacles,    Terrorism

Pandemi Covid-19 telah membawa dunia modern dalam kepanikan yang dengan cepat mengubah tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah melakukan redefinisi terhadap perubahan dalam pola kerja kebijakan dan pelayanan publik. Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ikut terimbas kondisi yang dinamis tersebut. Artikel ini bertujuan membahas tentang bagaimana dampak perubahan yang terjadi pada cara kerja birokrasi dan pelayanan publik setelah adanya Covid-19 di kantor Kementerian Agama Provinsi jawa Timur. Teori yang digunakan adalah konsep New Public Service yang menggariskan tentang pentingnya birokrasi fleksibel terhadap perubahan sosial di masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersikap tangkas dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial yang ada. Sikap tangkas merujuk pada kelincahan dalam merespon pandemi, sedangkan pola adaptif mengacu pada perubahan di tingkat sistem di seluruh unit. Perubahan kebijakan yang cukup progresif dalam kurun waktu yang singkat menggambarkan respon yang tanggap dalam menyikapi situasi krisis. Perubahan yang dimaksud antara lain adanya mekanisme Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dalam kondisi tertentu sesuai zona wilayah. Kajian ini diharapkan bisa menambah khazanah penelitian di bidang birokrasi, pelayanan publik, dan perubahan masyarakat di era pandemi Covid-19.

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah maupun penegak hukum juga mmberi atensi serius sehingga kebiri kimia dijadikan alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan seksual tersebut. Artikel ini menganalisis tentang kebijakan pidana tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual berulang pada anak di Indonesia. Teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel dan teori tujuan pemidanaan Herbert L. Packer dijadikan landasan dalam membahas persoalan ini. Artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan/studi dokumen. Kajian dilakukan terhadap regulasi negara yang tertulis maupun bahan-bahan hukum lain, serta literatur yang memiliki kesesuaian dengan topik yang tengah dibahas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, mengenai kebiri kimian, selayaknya “ditinjau ulang kembali” untuk mendapatkan suatu formulasi pemidanaan yang lebih humanis serta tidak merendahkan martabat manusia.  Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia Sexual violence has become a concern of many parties. Especially if the victims are children. The government and judiciary are also giving serious attention to. Thus, chemical castration is used as an alternative punishment for the perpetrators of these sexual crimes. This article analyzes the criminal policy of chemical castration against perpetrators of repeated sexual crimes against children in Indonesia. The theory of criminal policy proposed by Marc Ancel and the theory of the purpose of punishment by Herbert L. Packer are used as the basis for discussing this issue. This article is a normative legal research or literature study/document study. Studies are conducted on written state regulations and other legal materials, as well as literature that is relevant to the topic being discussed. The conclusion of this study shows that Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to become Laws and Government Regulations Number 70 of 2020, regarding chemical castration, it should be "re-examined" to obtain a formulation of punishment that is more humane and does not demean human dignity. Keywords: Criminal Policy, Child Sexual Violence, Chemical Castration   REFERENCES Ancel, Marc. Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. London: Psychology Press, 1998. Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. ———. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. ———. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Universitas Diponegoro, 1994. ———. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018. Bentham, Jeremy. The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1996. Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” Jurnal Hukum Respublica 21, no. 2 (2022): 155–78. Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Jamaluddin, Madiasa Ablisar, Marlina, and Edy Ikhsan. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” USU Law Journal 7, no. 6 (2019): 84–92. Jayus, Jaja Ahmad. “Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0.” In The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS). Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2020. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “N.” https://www.kemenkopmk.go.id, 2020. https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia. Listiawatie, Liliana, and I. Dewa Made Suartha. “Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur.” Kertha Wicara 6 (2017): 1–15. Mahmodin, Mohammad Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998. Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (2017): 213–33. Marpaung, Leden. Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan. Jakarta: Djambatan, 2001. Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Hukum. Jakarta: Kencana, 2017. Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (2021): 564–75. Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: PT Alumni, 2002. Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni, 2010. Napitupulu, Erasmus. “PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban.” Kompas.Com, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all. Packer, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. California: Standford University Press, 1968. Pemerintah Indonesia. “Peraturan Pemerintah 70/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Jakarta, 2020. Prodjodikoro, Wirjono. Asas Asas Hukum Pidana. Bandung: Eresco, 1981. Purnama, Dharmawan A. “Apa Arti Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter.” Kompas.Com, 2021. https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Reid, Sue Titus. Criminal Justice, Procedur and Issues. New York: West Publising Company, 1987. Satrio, Ariedwi. “Jokowi Teken PP Nomor 70 Tahun 2020, Predator Seksual Dihukum Kebiri.” INews, 2021. https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri. Sholeh, Asrorun Niam. “KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil.” Regional Kompas, 2014. https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003. Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana. Bandung: Pionir Jaya, 1992. Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Baru, 1993. Warsono, Agustinus Tri Edy. “Krisis Sexual Abuse Di Usa Dan Pembelajaran Bagi Gereja Indonesia.” Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi 10, no. 2 (2020): 165–80. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  Hiariej, Edward Omar Sharif. “Wamenkumham Sebut Ada 7 Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di RUU TPKS.” Kompas.Com, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/15503401/wamenkumham-sebut-ada-7-bentuk-tindak-pidana-kekerasan-seksual-di-ruu-tpks. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “N.” https://www.kemenkopmk.go.id, 2020. https://www.kemenkopmk.go.id/anak-sebagai-penentu-masa-depan-indonesia. Napitupulu, Erasmus. “PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban.” Kompas.Com, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan?page=all. Purnama, Dharmawan A. “Apa Arti Pedofilia Dan Dampaknya Pada Korban? Begini Penjelasan Dokter.” Kompas.Com, 2021. https://health.kompas.com/read/2021/09/12/190100568/apa-arti-pedofilia-dan-dampaknya-pada-korban-begini-penjelasan-dokter?page=all. Satrio, Ariedwi. “Jokowi Teken PP Nomor 70 Tahun 2020, Predator Seksual Dihukum Kebiri.” INews, 2021. https://www.inews.id/news/nasional/jokowi-teken-pp-nomor-70-tahun-2020-predator-seksual-dihukum-kebiri. Sholeh, Asrorun Niam. “KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat Bagi Paedofil.” Regional Kompas, 2014. https://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil.

Terrorism and radicalism, in the name of religion, which in nature deconstruct the development of the existing state, must be completely eliminated. Moreover, if terrorism and radicalism, by making social media a means of recruiting members. If so, the policy makers must intervene and make a stronghold in the digital space. In addition, there must be a step from the community exponents to participate in combating terrorism and radicalism. For example, from Islamic boarding schools and Islamic community organizations, such as Nahdlatul Ulama or NU and Muhammadiyah, in Indonesia. The existence of NU and Muhammadiyah is central because so far, they have played a role in advancing the nation from all fronts. The activeness of these two community organizations in counter movement, dealing with terrorism and radicalism is a must. Ways that can be taken include da’wah or the spread of positive messages through social media. What is aggressively done through time and space. Keywords: Da'wah, Social Media, Terrorism, Radicalism