Diskursus mengenai kualifikasi menjadi seorang pemimpin selalu menjadi pembahasan yang menarik. Sebagai norma dasar Al-Qur’an dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyimpan perhatian yang cukup besar terhadap persoalan ini. Keduanya menetapkan beberapa kriteria yang sangat penting dan fundamental bagi seseorang yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis harmonisasi antara Al-Qur’an dan UUD 1945 dalam bahasan konsepsi kepemimpinan. Hasil tulisan ini menunjukan bahwa konsep kepemimpinan antara Al-Qur’an dan UUD Tahun 1945 adalah sangat harmonis dan berkaitan khusususnya pada nilai-nilai prinsipil, yaitu: keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebijaksanaan, musyawarah, Keadilan, pertanggungjawaban, dan Keteladanan.

This exploratory study examined PolitiFact fact-checks (N=18,446) published between 2008 and 2020 to understand the extent to which the largest political fact-checking network in the United States utilizes traditional media routines in finding check-worthy claims and gathering information to verify claims. An automated content analysis revealed that PolitiFact relies more on routine channels of news production to find check-worthy claims than non-routine channels. The results also show that non-elite sources account for a negligible portion of PolitiFact sources, but the organization uses more non-traditional channels to find sources.

The purpose of this article is to find out the role of the Kendari City Covid-19 Handling Task Force in preventing the spread of Covid-19 in Kendari City. This paper is included in empirical legal research. The results showed: First, the role of the Kendari City Covid-19 Handling Task Force in Preventing the Spread of Covid-19 in Kendari City is divided into 2 steps, namely: 1) prevention steps in the form of: distribution of masks, provision of a place to wash hands and handsanitizer, check body temperature, spraying disinfectants in public places and socializing health protocols in the form of pamphlets and banners. Second, the steps to take in the form of: fines, reprimands and social sanctions. Second, the effectiveness of the Kendari City Covid-19 Handling Task Force in Preventing the Spread of Covid-19 in Kendari City is considered to be at an effective level. This can be seen from the good relationship between the substance of the law (rules regarding the prevention of covid), law enforcement (the Covid 19 Prevention Task Force Team), and Legal culture (legal awerness of the Kendari community).

This research is normative legal research with a statutory approach which aims to analyze and describe the legal politics of the formation of the Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Siyāsah dusturiyyah perspective on smoke-free areas. The type of data used in this study is material law consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method used is descriptive-analytic, and data collection uses library research. This study shows that first, the establishment of the Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas is coloured by the democratic political configuration by the pros and cons of the Yogyakarta City government. Second, the Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning Non-Smoking Areas substantially follows the principle of siyāsah dusturiyyah, reflecting the value of justice and legal certainty.

Adanya disharmonisasi norma antara Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2031 sehingga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi norma tersebut juga untuk menganalisis penyelesaian disharmonisasi norma antara  kedua Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach) . Hasil penelitian ini menggambarkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi norma yaitu faktor konfigurasi politik bahwa pemerintah daerah kabupaten Buton Utara melakukan manuver politik untuk mengabaikan perintah UU pembentukannya dan lemahnya pengawasan eksekutif  bahwa pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan prima terhadap pembuatan peraturan daerah yang bermuara pada terjadinya disharmonisasi norma, selain itu penyelesaian penyelesaian disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 dapat diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Agung.