Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menaganalisis evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Penelitian ini menganalisis dari tiga perspektif, yaitu: strategi pemerataan, efektivitas, dan responsivitas dalam evaluasi kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar dari pendekatan strategi pemerataan yaitu Pemerintah Kota Makassar lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta dalam bentuk privatisasi dibandingkan dengan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah penggusuran dan kerusakan ekosistem lingkungan. Dari aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan tidak melibatkan masyarakat atau kebijakan tersebut tidak didasari sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek responsivitas dalam evaluasi kebijakan dianggap belum tepat karena hanya melahirkan penggusuran, penghilangan lahan kelola masyarakat, pengalihan profesi, serta pemerintah kurang memiliki kepekaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kebijakan reklamasi pantai.This study aims to understand and analyze the evaluation of spatial planning policies and reclamation buildings at Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar. This study analyzes from three perspectives, namely: equity strategy, effectiveness, and responsiveness in policy evaluation. This research method uses qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study explain that the spatial and building reclamation policy of Metro Tanjung Bunga Beach in Makassar from the approach of equalization strategy namely the Makassar Government prioritizes the interests of the private sector in the form of privatization compared to the welfare and progress of the community, so that what happens is eviction and damage to the environmental ecosystem. From the aspect of effectiveness in policy evaluation, the Makassar Government in implementing policies does not involve the community or the policy is not based on socialization to all levels of society. From the aspect of responsiveness in the evaluation of policies considered not appropriate because it only gave birth to evictions, the removal of community managed land, the transfer of the profession, and the government lacked sensitivity in solving various beach reclamation policy issues.

Penyebaran covid-19 tiga tahun terakhir di Kota Makassar telah menimbulkan berbagai perubahan kondisi aktivitas kota. Hilangnya mata pencaharian masyarakat, anggaran pendapatan daerah menurun, tingginya angka kematian secara tiba-tiba, dan lumpuhnya ekonomi masyarakat menengah. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau (PSBB) beberapa kali mengalami perpanjangan waktu, pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat, hingga pelaksanaan kebijakan Makassar Recover. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisa dampak pelaksanaan program Makassar Recover terhadap penanggulangan covid-19 bagi masyarakat. Metode penelitian digunakan kualitatif deskriptif, dengan pendekatan wawancara dan telaah dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak program Makassar Recover dari: Dimensi Imunitas Kesehatan sebanyak 1.259.049 masyarakat telah merasakan peningkatan imunitas melalui vaksinasi. Pemerintah juga membentuk satuan tugas khusus Detektor, Raika, dan Covid Hunter sebanyak 15.306 orang. Memberikan bantuan 12.000 pack alat PCR, 4.000 pack jamu tradisional, 100.000 lembar masker medis, dan menyediakan 1.166 posko recover. Pemerintah juga senantiasa memastikan pelaksanaan penanganan triase, testing, tracing, dan treatment dilakukan oleh Satgas Recover. Dimensi Adaptasi Sosial pemerintah kota telah melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan sebanyak 509 fasilitas sosial dan fasilitas umum, menyiapkan 1.500 tempat cuci tangan gratis, alat pengukur suhu tubuh, scan QR Code Card, dan scan QR Card Handphone, dan menyediakan media edukasi dan call center siaga covid-19 bagi warga. Dimensi Pemulihan Ekonomi membentuk 5.000 strart up lorong sebagai pelaku usaha baru, sebanyak 13.277 pelaku UMKM, dan 1.604 unit koperasi diaktifasi dan pemberian pemodalan.