Fenomena budaya pop Korea Selatan yang disebut Hallyu telah berhasilmenjangkau ke seluruh dunia saat ini. BTS yang merupakan boyband grupK-pop berhasil menjadi salah satu manifestasi Hallyu yang paling sukses. Kesuksesan BTS kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikanbagi perkembangan ekonomi, politik hingga kebudayaan Korea Selatan. Tulisan ini akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan nation branding negaranyadan bagaimana BTS sebagai sebuah icon K-pop dimanfaatkan oleh Korea Selatan sebagai instrument politik luar negerinya. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwaupaya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan telah terimplementasiatau terwujudkan dalam berbagai kebijakan yang juga bertransformasi darisatu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya mengikuti dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau dimen zaman. Kemudian, secarakhusus pemerintah Korea Selatan menggandeng BTS sebagai aktordiplomasinya dengan menjadikan BTS sebagai duta promosi, melibatkan BTS sebagai media dalam menjaga hubungan dengan negara lain, berkolaborasi dengan BTS untuk memperluas studi dan bahasa Korea, hingga melibatkan BTS ke dalam lingkaran diplomatik seperti mendaulat BTS sebagai utusan khusus presiden.

<p>International security studies have developed and expanded from the scope and actors involved. The emergence of new threats, such as the spread of disease, requires the state to shift the referent object of security to focus on the individual. The Coronavirus Disease (COVID-19) phenomenon is a new thing that requires a quick response from the state and local governments. This response is needed to suppress the resulting impact so that it does not grow and spread to various fields. This study aims to assess the implementation of the Makassar Recover policy to handle COVID-19 through the Human Security Concept. It starts by comparing several state policies and more specifically looking at local government policies in Indonesia in dealing with the COVID-19 phenomenon. This study uses descriptive qualitative methods and interviews with several parties related to the COVID-19 phenomenon. The approach used is the concept of Human Security to measure the form of secured threats and objects. The study results that the implementation of the Makassar Recover policy has a dilemma in determining the priority of objects that should be secured. In the case of the COVID-19 phenomenon, it is still difficult for central and regional government policies to determine policy priorities that are directed at the economy or health sector. In this study, the results are that the Makassar Recover Policy should be implemented in stages. The health security sectors should be the priority, not economic security. Because the COVID-19 phenomenon has an existential threat to health security, economic security is still at the stage of vulnerability</p>