No abstract

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2012 hingga 2016, angka pelanggaran melonjak hingga 47 persen. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas disuatu daerah, aparatur kepolisian memiliki tiga jenis tindakan yaitu penyuluhan, patroli, dan razia. Pada awalnya belum ada metode tertentu yang digunakan atasan dalam memutuskan jenis tindakan disuatu wilayah, hanya berdasarkan pengamatan dari atasan saja, sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan masih kurang akurat dalam aspek prioritas jenis tindakan yang diambil. Pada penelitian ini telah dibangun suatu sistem menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dapat memberikan informasi lebih cepat dan mudah dipahami dalam penentuan jenis tindakan operasi lalu lintas untuk tiap kecamatan di kabupaten Jepara. Hasil kalkulasi AHP berupa urutan prioritas tindakan. Data-data yang dibutuhkan dalam penghitungan AHP adalah usia pelanggar pelanggar dibawah 17 tahun, usia pelanggar 17 tahun ke atas, dan total kejadian kecelakaan. Untuk memudahkan interaksi dengan pengguna maka hasil urutan prioritas tersebut disajikan dalam bentuk peta yang dapat menampilkan warna merah untuk razia, warna kuning untuk patroli, dan warna hijau untuk penyuluhan. Hasil black box testing menunjukkan bahwa fungsionalitas yang diterapkan pada sistem sudah sesuai, sedangkan   hasil dari usability testing menunjukkan sistem dapat diterima oleh pengguna. Kata kunci: pelanggaran lalu lintas, jenis tindakan, analytic hierarchy process.