Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan pariwisata di Kecamatan Pantai Cermin. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengembangan pariwisata belum berjalan secara maksimal dikarenakan tidak menerapkan prinsip-prinsip implementasi. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi upaya prioritas dalam mendukung efektifitas dan efisiensi suatu program kurang sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui penelitian ditemukan bahwa antara pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi dan dapat diduga adanya disposis yang salah sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi. Hal ini dapat diketahui melalui kurangnya sumberdaya manusia yang memahami dalam mendukung suatu program pembangunan melalui implementasi suatu program. Sebagai novelty dalam penelitian bahwa penetapan kebijakan yang dilakukan telah mengalami kesalahan dari awal dengan tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan adanya ego sektoral dalam menjalankan suatu implementasi program dikalangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin. Solusi yang ditawarkan dengan adanya perbedaan kondisi social menuntut pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian untuk dikembangkan sejalan dengan kepariwsataan, sedangkan kordinasi, komunikasi, dan disposisi yang diharapkan dapat dilakukan dengan membentuk bagian atau bidang pengembangan pariwisata di tingkat kecamatan khususnya di Kecamatan Pantai Cermin. Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat

RINGKASAN -Perlindungan hukum hadir memberikan suatu kepastian yang mengatur terhadap suatu pemenuhan hak-hak para pihak bilamana salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak tepat janji dalam perjanjian yang sudah diikat dalam bentuk pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungannya sesuai perlindungan terhadap Akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang telah dibuat para pihak yang membuatnya tanpa adanya dibuat dihadapan pejabat yag berwenang atau bisa disebut PPAT. Kekuatan mengikat antara pihak penjual dan pembeli dalam akta dibawah tangan sama halnya dengan akta otentik. Maksud dari hal tersebut bahwasanya diperbolehkan berdasarkan kesepakatan dan tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga perbutan hukum tersebut memanglah sah sesuai dengan pasal 1338. Adapun faktor penyebab pada masyarakat yang sering dilakukan dalam jual beli akta dibawah tangan berupa masyarakat yang kurang paham atau ketidaktahuan untuk melakukan jual beli dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan saling percaya antara penjual dan pembeli sehingga apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam memenuhi yang melakukan jual beli, Tanah yang dijual belum sertifikat, Jenis tanah masih pertanian misal sipembeli yang dari luar wilayah letak tanah sehingga menjadi rumit dikarenakan harus proses perpindahan penduduk bagi pembeli agar tidak melangar ketentuan absente, dan lain sebaginya.

The problems experienced by many financial institutions that provide credit and financing services, namely the transfer of objects fiduciary guarantee by the debtor to a third party. The problem is getting worse complicated, due to the transfer of the object of collateral by the debtor and other parties these three (whether through buying and selling, renting, or otherwise) will happen the intersection of rights between a third party as the ruler of the object and the creditoras the legal owner of the object.The problem raised in this thesis is the implementation of execution fiduciary guarantee object through parate execution due to transfer of collateral object fiduciary by the debtor to a third party. Legal protection for banks BCA multifinance in the execution of the object of fiduciary guarantee against the object of the fiduciary guarantee that has been transferred to a third party. Types of research used in this research is empirical juridical. This research descriptive research. The source of the data in this study was obtained by collect primary data and secondary data. Data collection techniques in This research is a field study (field research). Data analysis to be carried out in this study is a qualitative analysis.The purpose of the legal implications of the debtor is to transfer the object of collateral fiduciary to a third party in a financing agreement, resulting in the fiduciary agreement becomes null because in the fiduciary agreement the object Fiduciary guarantee is one of the important elements of a fiduciary agreement there is a legal consequence if an object of the fiduciary guarantee is lose their property rights.Legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement born from the making of a deed of imposition of a fiduciary guarantee made notarial, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Officein order to obtain a fiduciary certificate. By registering the guarantee fiduciary, then the principle of publicity is fulfilled this is a guarantee of legal certainty to creditors in returning their receivables from the debtor.Keywords: Legal Protection, Execution, Fiduciary Guarantee, Vehicle Four Wheel Motor

No abstract