Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha

ABSTRAKMasyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula "harapan/tuntutan" yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya.Kata kunci: Etos kerja, sumber daya manusia, pemerintahan. A. PendahuluanPada dasarnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya sektor pemerintah, merupakan kunci pengamanan masa depan bangsa. Karena bagaimanapun potensi perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh SDM dengan kualitas pengetahuan dan keterampilannya, pandangan budayanya, sikapnya terhadap kerja, serta semangat juangnya dalam meningkatkan kemandirian. Dengan kata lain, adanya etos kerja yang mandiri dan profesional merupakan suatu conditio sine quanon bagi terselenggaranya pemerintah yang efektif dan efisien. selain itu Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa sangatlah menunjang agar penyelenggaraan pemerinatahan dapat berjalan dengan baik untuk terciptanya good governance.Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memliki etos kerja yang tinggi, maka pemerintah sedini mungkin mengusahakan profesionalisme aparaturnya. Walaupun harus diakui bahwa profesionalisme aparatur bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, karena masih ada alternatif lain, misalnya dengan menciptakan sistem dan prosedur kerja yang efisien. Namun adanya aparatur yang profesional tidak dapat dihindari oleh pemerintah yang bertanggung jawab.

This study aims to solve the Building Management Information System service problem by the Guard Bureaucrats in issuing Building Permits and Building operability Certificates, which emphasize digital and integrated services with OSS.The implementation of SIMBG after PP 16 of 2021 regarding buildings brings the problem of frontline services that are not yet ready. The limited capacity and resources of DPMPTSP that issue permits and Technical Offices that recommend PBG and SLF technicalities need to improve coordination and be prepared, and many District/City Governments have not drafted regional regulations on PBG levies.The research method uses descriptive qualitative. Collecting data through in-depth interviews and secondary data. . Data analysis uses data analysis techniques of data reduction, data presentation, and conclusion. This research resulted in a strategy to improve the performance of the front-line bureaucrats in SIMBG services by increasing limited institutional resources and capacity.

Public Management is a management organization that is formed to achieve goals by coordinating the various interests of many people in a system and administrative pattern. So bureaucratic organizations are activities that require close coordination of activities involving a large number of people and are very structured in the process of implementing government. Increased bureaucracy must be supported by the people above who run the government and not only on the system, as well as any system or rules that are made, if only the people who run the system do not have the ability, and are consistent with their work or devices will be as expected. The public view, bureaucracy is closely related to the problem of service, orderly, systematic, both from the central government to the village level government. The real purpose of bureaucracy is that every public service need can be resolved quickly. Increasing government bureaucracy must be created through healthy apparatus both physically and spiritually (morality). The hope of the community for the bureaucracy is served well and quickly, without convolution with good service, it will accelerate the realization of the goals and aspirations of the people. Politics is an instrument for realizing community goals, namely through government bureaucracy, which results from the political process. The purpose of this paper is to provide a view of the political influence of reforming government bureaucracy. The conclusion is that if public services can be done well through government bureaucracy, then that must be the condition of the implementing government apparatus in addition to having human resources that are in accordance with a morally healthy body.

E-participation is a strategic factor in the era of digital governance and open government. The aim of this study is to describe e-readiness and the effectiveness of e-participation in Indonesia. This study focuses on social and economic aspects, specifically on groups of formal workers who are accustomed to using ICT (Information and Communication Technology). The method used is qualitative with informants from fifty-six districts/cities in Indonesia. Qualitative data analysis steps are carried out to obtain findings. The results of the study show that e-participation has not been effective in two-way forms and community involvement. The e-readiness of this community group is constrained by income, network infrastructure, and motivation in e-participation. This study finds that the development of e-participation stages is in line with the development of e-government and digital government stages, as well as rules in conventional participation. Fulfilling basic needs can be a motivation for e-participation and increase the perception of openness