It is necessary for human beings to become as creative as possible in order to maintain their viability. It can be said that human creativity emerges ever since the existence of humans on planet earth itself. Since year 2011 until now, Indonesia is the only country in the world having a big institution that uses the term creative economy that is the Ministry of Tourism and Creative Economy, formerly known as Ministry of Culture and Tourism. The emergence of the term Creative Economy itself hints that within the tourism development in Indonesia, the government is seeking to optimize creative economy sector, besides the country's natural and cultural heritage. On the other hand, up until now Indonesia still uses the Law No. 10 Year 2009 about Tourism as a platform in Indonesia's tourism development. This matter of course brings up challenges about several issues such as why does the government of Indonesia emphasizes on creative economy in their tourism development and is Law No. 10 Year 2009 about Tourism still relevant towards the development of creative economy in Indonesia. This research is based on a qualitative type, descriptive approach, and emphasize on the literature study.

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata (studi pada Pantai Balekambang, Kabupaten Malang). Peneliti menggunakan perspektif New Public Management dalam menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, dengan analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang telah menjalankan peranannya sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator dengan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam memainkan peranan pemerintah daerah tersebut.Kata Kunci: peran pemerintah daerah, pembangunan ekonomi daerah, pariwisata

Abstrak: Masjid adalah bagian integral dari kehidupan spritual, sosial dan kultural umat Islam. Namun dewasa ini keberadaan masjid semakin mengalami penyempitan peran dan fungsi, dari pusat pelayanan umat menjadi sekedar sarana ibadah pelengkap di berbagai tempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis revitalisasi Masjid Muttaqien dalam dialektika pusat pelayanan umat dan kawasan perekonomian rakyat Beringharjo Yogyakarta yang dikenal sibuk dan legendaris, khususnya di luar kegiatan ritual yang meliputi aspek sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan deskriptif, dan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sosial kemasyarakatan, masjid menyediakan pelayanan kesehatan rutin murah, rehabilitasi difabel, sampai dengan kebutuhan feminis seperti ruang laktasi. Sedangkan pada aspek pendidikan, masjid mengadakan kajian rutin dan penyediaan perpustakaan untuk menambah wawasan dan literasi umat. Adapun pada aspek pembangunan ekonomi umat, masjid berhasil meningkatkan kesejahteraan meliputi pedagang, buruh gendong, pengayuh becak serta memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Revitalisasi Masjid juga dilakukan dengan penguatan kapasitas takmir selaku ujung tombak pelayanan umat meliputi bidang idarah, imarah, dan ri'ayah.

Abstrak Thailand merupakan sebuah negara berpenduduk mayoritas Budha dengan sebagian kecil lainnya beragama Islam dan Konghucu. Lebih dari itu Budha juga ditetapkan sebagai agama resmi negara. Muslim di Thailand pada umumnya tinggal di wilayah selatan khusunya provinsi Pattani, Yala, Narathiwat ditambah sebagian Satun dan Songkhla. Sebagaimana kondisi masyarakat minoritas pada umumnya, Melayu Muslim di Thailand kerap mendapatkan tindakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk diskriminasi terberat yang dialami oleh minoritas Melayu Muslim di Thailand adalah kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah Thailand sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai Budha ditetapkan sebagai identitas dan budaya tunggal Thailand. Kebijakan asimilasi budaya adalah bentuk nyata perang psikologi melalui kekerasan kultural yang dilakukan untuk menghapus budaya Melayu Islam di seluruh wilayah Thailand. Dalam kebijakan tersebut terdapat larangan penggunaan nama, bahasa dan identitas Melayu Islam lainnya dalam kehidupan masyarakat. Terlebih untuk dapat diterima di sekolah negeri dan bekerja instansi pemerintah, identitas Melayu Muslim relatif harus ditanggalkan. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Melayu Muslim mengalami culture shock berat yang membuat mereka menjadi sangat tertekan. Lebih dari itu kebijakan asimilasi budaya juga menciptakan stigma bahwa Melayu Muslim adalah kelompok kriminal dibalik jubah agama yang kemudian memunculkan kecurigaan terutama dari etnis Thai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data model interaktif Miles dan Huberman.

Today, every food industry must putting food safety as a bottom line to keep their product on a high quality. Fisheries product must be keeping the role of food safety to keep consumers safe to consumed a fisheries product. Traceability is a system to keep the food safety of a product to be safe on consumer table. Indonesian government have been released some decree which regulating the food safety role as a consumers protection program. Regulation of Indonesian government should be examined on the effectiveness perspectives. This research is aiming on the effectiveness perspectives of Indonesian government decree implementation of food safety. Research method was using descriptive analysis. Research was found that implementation of regulation Indonesian government about food safety was lack of effectiveness to keep food safety on the fisheries product, especially from the food additives perspective. Law enforcement is an urgent issue on the food safety regulation.Keywords: food safety, fisheries, implementation, decree, food additives ABSTRAK Keamanan pangan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebuah industry makanan khususnya bidang perikanan untuk memastikan produk yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Cakupan industry yang dimaksudkan mempunyai gambaran mulai dari sumber hingga di meja makan yang biasa disebut dengan traceability. Hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Efektivitas implementasi undang-undang sangat diperlukan, sehingga diperlukan kajian mengenai implementasi tersebut. Kajian mengenai efektivitas implementasi undang-undang dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil literature review mengenai implementasi undangundang khususnya pada sudut pandang bahan tambahan pangan pada produk perikanan menunjukkan bahwa belum efektifnya implementasi undang-undang yang telah dilaksanakan pada beberapa produk hasil perikanan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan dan kepastian hukum dari pemerintah Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keamanan pangan.Kata kunci: keamanan pangan, perikanan, implementasi, undang-undang, bahan tambahan pangan PENDAHULUANProduk hasil perikanan harus memenuhi kriteria standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditentukan. Standar keamanan pangan ditentukan oleh lembaga dunia, yakni FAO (Food and Agriculture Organization) dan CAC (Codex Alimentarius Commission). Kedua lembaga tersebut bertugas untuk merancang standar keamanan pangan yang bertujuan untuk perlindungan