Perlu kita ketahui dan sadari bahwa Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas kepada para pengguna sepeda motor. Telah  diatur dan diwajibkan oleh pemerintahan Indonesia bahwa helm merupakan syarat mutlak untuk dipakai seta di anjurkan bagi siapapun pengguna sepeda motor yang akan berpergian kemanapun dan dimanapun. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini sering kita temui dan jumpai, kebanyakan warga di Indonesia, khususnya para anak muda, pelajar atau mahasiswa masih enggan dan tidak mau memakai helm, dan beberapapun diantaranya juga masih asal-asalan menggunakan helm karena merk atau mengikuti tren dan gaya masa kini. Padahal jika kita lihat dan ketahui baik untuk keselamatan maupun keamanan berkendara, helm sangat berfungsi dan berpengaruh sekali sebagai pelindung atau pengaman dalam berkendara. Untuk itulah kita harus sadari penuh, apakah helm-helm tersebut atau yang kita gunakan selama ini sudah sesuai peraturan yang telah ditetapkan mengenai  kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf  b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) termasuk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara wajib. Sebagai pengguna sepeda motor khususnya para anak muda (remaja) yaitu pelajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo kabupaten Semarang yang sering kita jumpai atau temukan dalam berkendara, perlu kita berikan pengetahuan yang lebih mendalam agar mengetahui serta mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kewajiban menggunakan helm ber standar SNI agar penggunaan dalam berkendara dapat dijadikan pelindung atau mengantisipasi cidera yang parah saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

This paper discusses the application of The Principles Of Good Government, or what we often know with the General Principles of Good Governance (AUPB) in the implementation of government policies, needs to be improved. As a form of filter that is able to filter out any government administration so that it can be free from the snare of corruption. Public officials or implementers must be emphasized in understanding in depth the principles contained in the AUPB to be applied in providing services to the public / community. There are at least 8 (eight) principles attached to the AUPB based on the Government Administration Law, among others: the principle of legal certainty, the principle of expediency, the principle of impartiality, the principle of accuracy, the principle of not abusing authority, the principle of openness, the principle of public interest and the principle of good service.

The background for writing this article is to find out the development of the Modern Samin people in Bapangan Village, Blora Regency. The spirit of urbanization carried out by several people in the Samin Modern community has its own characteristics which are very unique to be studied. The main issues raised in this research article include 1) the existence of the Samin tribe in the modern world; 2) The Spirit of Urbanization of the Samin Community in Sustainable Economic Development. The method used in this study is the mixed method combining normative studies which are strengthened by field studies through interviews with several respondents carrying out the urbanization process. In general, the results obtained are that the urbanization process carried out by several people from the Samin Modern tribe in Bapangan Village has positively impacted economic development in the village of origin. The pattern used by the perpetrators of urbanization by participating in developing the village of origin has an indirect influence, namely changing the pattern of the local community to build village infrastructure like in urban areas and stimulating the community to be more advanced economically. Abstrak           Latar belakang penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan masyarakat Suku Samin Modern di Desa Bapangan Kabupaten Blora. Spirit urbanisasi yang dilakukan oleh beberapa orang di masyarakat Samin Modern memiliki karakteristik tersendiri yang sangat unik untuk dikaji. Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel penelitian ini diantaranya: 1) eksistensi suku samin pada dunia modern; 2) Spirit Urbanisasi Masyarakat Samin Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah mix method dengan memadukan kajian secara normative yang diperkuat dengan studi lapangan melalui wawancara kepada beberapa responden yang melakukan proses urbanisasi. Hasil yang diperoleh secara umum proses urbanisasi yang dilakukan oleh bebrapa orang masyarakat suku Samin Modern di Desa Bapangan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di desa asal. Pola yang dipakai para pelaku urbanisasi dengan ikut membangun desa asal memberikan pengaruh secara tidak langsung yakni merubah pola masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur desa seperti diperkotaan dan menstimulus masyarakat untuk lebih maju secara ekonomi.

Produk budaya selalu berasas pada pola kearifan lokal Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi bertujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, penyedia pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum bagi mahasiswa. Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak kalangan perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka bersinergi untuk membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting di masa pandemi COVID-19, di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat.

Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa wabah pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) melanda dunia pada tahun 2020 termasuk juga di negara Indonesia. Keadaan ini memberikan dampak secara global yang berpengaruh pada tingkat kestabilan ekonomi, sosial dan keamanan bagi negara yang terkena covid-19 tersebut. Beberapa negara harus menerapkan lock-down untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di antaranya Thiongkok, Spanyol, Perancis, Italia. Pemerintah Indonesia sangat serius menangani permasalahan wabah ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2 Tahun 2020 sebagai landasan yuridis bagi langkah-langkah penanganan wabah corona oleh pemerintah.