As a city that has a characteristic of social heterogeneity, Bandung has the potential of conflict originated from the diversity of identities. One of the sources of conflict which are susceptible to emerge is the conflict originating in differences in religions. This article attempts to study tolerance in relations among religions in Bandung, which is measured by to which extent the adherents of religions determine their social distance towards other adherents of religions. By using the qualitative method, we measured the value of tolerance index through three main dimensions, namely perception, attitude and cooperation among religious people. The research result showed that the Tolerance Index among religious people in Bandung City is 3.82, which is categorized as "High", indicating that social interaction among religious people in Bandung City has persisted well within normal boundaries of social distance. The possibility of conflict is generally triggered by the building permit of houses of worship which is within the government's domain of authority; therefore it is urgent to be reformed in order to increase the Tolerance Index in Bandung. Keywords: tolerance, religion, index of tolerance AbstrakSebagai kota yang memiliki ciri keanekaragaman secara sosial, Bandung menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut. Salahsatu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama. Artikel ini berupaya mengkaji toleransi dalam hubungan antarumat beragama di Kota Bandung yang diukur melalui seberapa jauh para pemeluk agama menentukan jarak sosial mereka terhadap para pemeluk agama lainnya. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penulis mengukur nilai indeks toleransi melalui tiga dimensi utama yaitu persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori "Tinggi", yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung.Kata-kata kunci: toleransi, umat beragama, indeks toleransi Latar Belakang PenelitianTulisan ini membahas tentang tingkat toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat perkotaan yang memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam. Seperti juga kota-kota lainnya, Bandung memiliki ciri heterogenitas secara sosial.Dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat, juga kota pendidikan, dan kota wisata, kehadiran para pendatang, baik dari daerah-daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri, tidak dapat dihindari. Tidak sedikit dari kalangan pendatang tersebut yang kemudian menjadi penduduk Kota Bandung, sehingga

ABSTRACT

This article discusses how inclusive development is translated into policy and regional development planning. Inclusive development has been a buzz word since the implementation of sustainable development paradigm. Perspectives used are that of the regional government apparatus in-charge of development planning. As a strategic actor in decision making, those in charge of development planning hold an important role in determining what counts as inclusive development, who the targets are, and how such inclusivity could be realized through development programs. The research was conducted in Bandung Regency, one of the regions that have been experiencing rapid economic growth, as well as one that is facing the challenges of poverty and the decline of environmental support capacity. These indicates that there is still a gap between inclusive commitment and practice of resource's allocation through planning and budgeting policy. To reveal the reason behind this gap, this research applies mixed method analysis from survey questionnaire and textual analysis of regional development planning documents. This initial research concludes that policy and practice of development in Bandung Regency has not go beyond a narrow understanding of development as a primarily economic process to an integral focus on the achievement of equity and the rights of citizenship. The issues of poverty and the poor are mentioned in development planning strategic documents. However, the programs create to overcome these issues are still uncomprehensive and sectoral based, aimed only to pursue macro indicators of development. Therefore, there is a need to create a comprehensive effort towards achieving an inclusive development agenda as the primary goal in Bandung Regency development.

No abstract

No abstract