Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara  untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di  Indonesia terkait ketidakadilan  gender  dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.  Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari  kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi  objek utama kajiannya.  Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi  perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas  pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran  dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan  (perwakilan parlemen).Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang  gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur  terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong  perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.

Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Di dalam proses penyusunan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada, salah satu wujud nyata inkonsistensi yang terkandung dalam substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan perundang-undangan lain (horizontal). Penulisan tesis ini bertujuan menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan dan memberikan analisis dampak yuridis inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan analisis interpretasi dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi berupa perbedaan jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran, perbedaan istilah informasi elektronik, tidak ditemukannya ketentuan pemberian larangan oleh pengelola tempat perdangangan untuk membiarkan penjualan hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dan perbedaan jangka waktu pidana penjara dan denda. Dampak yuridis yang diakibatkannya adalah kurangnya kemampuan hukum untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan kejelasan kepemilikan.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan keterlambatan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa yang diterbitkan pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan standar operasional prosedur penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat menggunakan prinsip Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah yang sudah dilakukan telah baik, dibuktikan dengan konsistensi melakukan tahapan-tahapan berdasarkan  prosedur yang ditetapkan, komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas yang telah dtetapkan, tidak adanya perbaikan berkelanjutan dikarenakan isi dari prosedur tersebut dikatakan sudah baik. Didukung dengan prinsip mengikat yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ialah petugas yang melaksanakan tahapan-tahapan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan yang ditetapkan, prinsip dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa yaitu dokumentasi dari bukti fisik izin yang sudah jadi. Selanjutnya pada pelaksanaan Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa bahwa proses pembuatan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP/115/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur, dibuktikan dengan alur pembuatan izin yang sesuai prosedur, hanya saja masih ada izin yang terlambat karena kendala dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang terlambat memberikan surat pertimbangan teknis.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan pendekatan socio-legal dan studi kepustakaan. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak telah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan peserta sertifikasi kompetensi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021 sesuai dengan capaian lulusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.