Penyandang cacat tubuh pada dasarnya memiliki kemampuan dan potensi yang dapatdikembangkan agar dapat mandiri. Untuk dapat mandiri penyandang cacat memerlukan rehabilitasisosial dan untuk dapat melaksanakan rehabilitasi sosial dengan baik maka perlu diketahui kebutuhanpenyandang cacat. Informan utama dalam penelitian ini adalah kelayan dan mantan kelayan pantiyang diperkuat informasi dari pelaksana program baik unsur pimpinan, operasional maupunpenunjang yang diperoleh melalui wawancara langsung dan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD).Hasil kajian menunjukkan bahwa penyandang cacat tubuh membutuhkan adanya pengakuan akankeberadaan mereka sebagai individu dan makluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensiyang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuandan penerimaan dari orangtua, keluarga dan masyarakat dengan kondisi kecacatannya. Selanjutnyamereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segalaaktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.18 Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011I. PENDAHULUANPenyandang cacat merupakan bagianmasyarakat Indonesia yang memilikikedudukan, hak, kewajiban dan kesempatanserta peran yang sama dalam segala aspekkehidupan maupun penghidupan seperti halnyaWNI lain. Pengakuan tersebut dikuatkan secarahukum melalui Undang-Undang Nomor 4/1997diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor43/1998 tentang Upaya PeningkatanKesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.Data PBB mengungkapkan 10 % daritotal populasi penduduk dunia atau sekitar 650juta adalah penyandang cacat. Laporan yangdisampaikan Bank Dunia mengungkapkansekitar 20 % dari penyandang cacat diseluruhdunia datang dari kelas ekonomi lemah. Kondisisosial penyandang cacat pada umumnya dalamkeadaan rentan baik dari aspek ekonomi,pendidikan, keterampilan maupunkemasyarakatan. Secara ekstrem bahkanmasih ada keluarga yang menyembunyikananggota keluarga yang cacat terutama dipedesaaan. Disisi lain masih ada masyarakatyang memandang dengan sebelah mataterhadap keberadaan dan kemampuan parapenyandang cacat.Penyandang cacat tubuh sebagai salahsatu penyandang masalah kesejahteraan sosialperlu mendapat perhatian agar mereka dapatmelaksanakan fungsi sosialnya. Penyandangcacat tubuh adalah mereka yang tubuhnya tidaknormal sehingga menghambat kemampuannyauntuk melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Mereka masih bisa berpikir normal,dapat melihat, mendengar, beraktivitas danberbuat sesuatu. Sementara ada bagian-bagiantertentu dari tubuhnya yang kurang berfungsinamun ada juga bagian-bagian tubuh lain yangmasih bisa difungsikan. Penyandang cacattubuh didalam mobilitasnya secara tidaklangsung akan mengalami kesulitan dalammelakukan aktivitas. Jika dibandingkan denganorang yang normal secara fisik penyandangcacat tubuh mengalami kelemahan dalammenggerakkan tubuhnya secara optimal.Penyandang cacat tubuh secara psikis akanmengalami rasa rendah diri dan kesulitan dalammenyesuaikan diri di masyarakat, karenaperlakukan masyarakat/lingkungan sekitarberupa celaan atau belas kasihan ketikamemandang mereka.Permasalahan yang dihadapipenyandang cacat di Indonesia antara lainOleh karena itu direkomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi tentang penyandang cacat,masalah dan kebutuhannya guna menghilangkan stigma masyarakat dan meningkatkan kepedulianmasyarakat kepada penyandang cacat, perlu penyediaan aksesibilitas disetiap ruang publik dantempat kerja, perlu memperbanyak alat bantu mobilitas bagi penyandang cacat sesuai dengantingkat kecacatan, pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandangcacat serta perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang cacat di setiapdaerah.Kata Kunci: Kebutuhan Pelayanan Sosial, Penyandang Cacat Tubuh

The National Disaster Management Agency reported that 383 out of 514 districts/municipalities throughout Indonesia are prone to natural disasters. Social capital is seen as one of the community strengths in disaster mitigation strategies. This study examined the model of community-based disaster mitigation, the level of knowledge and the social capital of the communities in disaster-prone areas in Semarang Municipality and Situbondo District. This study employed a mixed-methods approach, interviewing 120 respondents. We found that men had better knowledge of disaster mitigation than women. The involvement of men in awareness-raising about disaster mitigation activities was also higher than women. As a result, women are more vulnerable during a disaster. This study also found a variation in community understanding regarding disaster mitigation and social capital in the two locations. Respondents in Semarang, which is an urban community, reported a lower level of knowledge on disaster mitigation and social capital. Respondents from Situbondo reported higher social capital in four dimensions, including trust, norms, values, and networks. The geographical location and culture likely explain the variation. This reflects that urban areas are more vulnerable than rural areas in disaster mitigation. Keywords: community knowledge, disaster, mitigation, social capital

Hidup di tempat pengungsian yang penuh dengan keterbatasan sering menimbulkan ketidakpastiansampai kapan mereka akan tinggal. Hal ini berkaitan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakanpengganti tempat tinggal yang permanen, di samping kemampuan dari korban bencana itu sendiri.Lokasi pengungsian kurang memadai ditinjau dari kepadatan hunian, asupan gizi, sarana MCK, sanitasilingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kondisi ini dapat menyebabkan pengungsi terutama anakanakdan lansia rawan terhadap penyakit. Ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan seringkali tidakseimbang dengan jumlah korban bencana yang membutuhkan penanganan kesehatan. Penanganannyaharus dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, LSM,dunia usaha dan pemerintah terkait. Pada intinya dari hasil wawancara dan observasi pada informandapat disimpulkan bahwa para pengungsi telah ditangani secara fisik, psikis dan sosial. Pemenuhankebutuhan fisik meliputi pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, airbersih dan sarana MCK. Pemenuhan kebutuhan psikis dengan menghilangkan trauma (trauma healing)seperti menghibur, memberikan pembinaan mental psikologis agar tidak jenuh, pelayanan penguatanmental keagamaan, pendidikan dan informasi. Pemenuhan kebutuhan sosial dengan menerima kunjungantamu, advokasi dan fasilitasi kegiatan. Pemenuhan kebutuhan sosial psikologis di pengungsian dapatdikatakan terpenuhi meskipun serba terbatas. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah khususnyaKementerian Sosial dan lembaga terkait, dalam memberikan bantuan kepada korban perlu melakukananalisis kebutuhan agar tepat sasaran. Kepada masyarakat di daerah rawan bencana perlu peningkatankesadaran tentang risiko bencana melalui sosialisasi dan simulasi siaga bencana, agar masyarakatberdaya menghadapi bencana dan risikonya.Kata Kunci: Penanganan, Pengungsi, Korban Bencana Merapi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Deah Sialing dalam menggapai harapan setelah diberdayakan. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui dan menggambarkan kegiatan pemberdayaan KAT, serta manfaat yang diperoleh warga binaan KAT. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yakni Desa Sialing Kabupaten Tabalong sebagai salah satu lokasi purna bina pemberdayaan KAT. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan memanfaatkan dokumen yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan secara positif kondisi KAT sebelum dan sesudah pemberdayaan. Semua warga KAT yang dimukimkan telah menempati rumah bantuan pemerintah. Terkait kepemilikan kartu identitas diri, setelah diberdayakan masih dijumpai warga yang belum memiliki sehingga menjadi perhatian khusus dari pemerintah desa setempat. Setelah dimukimkan ada pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Keliling bagi warga. Di bidang pendidikan telah dibangun ruang kelas untuk belajar bagi anak usia balita (PAUD). Sarana prasarana seperti akses jalan menuju Sialing sudah tersedia, MCK ada meski jumlahnya masih terbatas. Sudah dibangun balai sosial untuk tempat berkumpul, beribadah dan kegiatan lain., sedang lampu penerangan belum tersedia. Warga Suku Dayak Deah Sialing dimukimkan dalam satu lokasi. mereka berasal dari Suku Dayak Deah, mereka mampu berinteraksi sosial dengan baik termasuk dengan masyarakat sekitar. Warga KAT berharap pemberdayaan dilanjutkan dengan penambahan fasilitas yang belum ada tetapi sangat dibutuhkan, seperti MCK, penerangan, penyuluhan dan bimbingan terkait budidaya pertanian dan perikanan, pembuatan sertifikat lahan serta kartu identitas diri bagi yang belum memiliki. Perlu peran dan keterlibatan pemerintah dalam mensinergikan program pemberdayaan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyediakan akses pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT.