Fake investment is becoming a phenomenon that has been occurring a lot lately in Indonesia, especially the online kind. Investment is a commitment to invest some fund to one or more asset(s) in some period of time. This article is written with a goal to do research on law enforcement of Indonesian investment law. The method of research that is used is normative law research. It’s found that: Investment in Indonesia is regulated by the Law of The Republic of Indonesia number 25 of 2007 on Capital Investments. System of investing in Indonesia is protected by Law of The Republic of Indonesia number 10 of 1998. The presence of fake investment is bringing negative influence to Indonesian investment scene. Act of fraud or embezzlement in the form of investments can be prosecuted criminally and sentenced up to 4 years of imprisonment according to the Indonesian criminal code article 372 and 378. It is to be expected that public can differentiate which is a legal and which is a fake investment. That could be realized if the public is educated on economics and law. It is a joint responsibility of the government, investment organizers, and academics. Investasi bodong menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi belakangan ini sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya investasi online. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk meneliti penegakkan hukum tentang investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dan ditemukan bahwa: Investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Sistem investasi di Indonesia dilindungi oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran investasi bodong membawa pengaruh negatif bagi iklim investasi Indonesia. Tindakan penipuan dan penggelapan uang yang berkedok investasi dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun sesuai Pasal 372 dan 378 UU KUHP. Diharapkan kedepannya masyarakat dapat membedakan mana investasi yang legal dan yang bodong. Hal itu dapat terjadi bila masyarakat teredukasi soal ekonomi dan hukum. Ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara investasi, dan akademisi.

In this time of the rampant Covid-19 pandemic, all recommended treatments and vaccines do not guarantee that you will be protected from the Covid-19 virus. Moreover, currently the positive rate of Covid-19 is very high in Indonesia so that people really need traditional medicines in dealing with the Covid-19 pandemic. Several researchers in Indonesia suggest traditional medicines that have been tested in the laboratory as an alternative in handling Covid-19, apart from being easy to find and cheap, traditional medicines are also believed to increase the body's immunity. Online media in Indonesia are also not a few who report about traditional medicines that are effective in handling Covid-19, social media is also a place for all information on traditional medicines. This article was created with the aim of making people aware of the benefits of good traditional medicines to increase body immunity. In this article, using normative legal research methods. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji (2007) explains that in normative legal research, the basic data used are library materials which in research science are classified as secondary data. The results of this study show that: (1) the role of traditional medicine is very helpful for first aid during the Covid-19 pandemic; (2) factors supporting the body's immunity during the Covid-19 pandemic; (3) disease prevention and cure of minor ailments. Based on the results of this study, it can be concluded that traditional medicines such as garlic, ginger, honey, red ginger, turmeric, bitter, and several other herbal medicines can be focused on extraction to produce active compounds as Covid-19 immunomodulators.Masa pandemi Covid-19 yang sedang marak ini, sehingga segala pengobatan dan vaksin yang dianjurkan tidak menjamin akan terhindar dari virus Covid-19. Terlebih, sekarang ini tingkat angka positif Covid-19 sangat tinggi di Indonesia sehingga masyarakat sangat membutuhkan obat-obat tradisional dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Beberapa peneliti di Indonesia menyarankan obat-obat tradisional yang sudah teruji di laboratorium sebagai alternatif dalam penanganan Covid-19,alasannya selain karena mudah ditemukan dan murah, obat-obat tradisional juga dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Media online di Indonesia juga tidak sedikit yang memberitakan tentang obat-obat tradisional yang ampuh dalam penanganan Covid-19, sosial media juga menjadi wadah untuk segala informasi obat-obat tradisional. Artikel ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui manfaat dari obat-obat tradisional yang bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dalam artikel ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif .Obat tradisional sangat membantu untuk pertolongan pertama di masa pandemi Covid-19, faktor penunjang imunitas tubuh di masa pandemi Covid-19, pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit yang ringan. Obat-obat tradisional seperti, bawang putih, temulawak, madu, jahe merah, kunyit, sambiloto, dan beberapa obat herbal lainnya dapat difokuskan untuk diekstraksi guna menghasilkan senyawa aktif sebagai pengatur sistem kekebalan tubuh  Covid-19.

Penipuan properti dalam industri konstruksi telah menjadi masalah yang merugikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penipuan properti dalam konteks industri konstruksi di Indonesia. Landasan teori meliputi definisi penipuan properti, peraturan hukum yang relevan, dan tinjauan literatur yang terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan analisis kasus yang diperoleh dari studi literatur dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penipuan properti memiliki dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi. Implikasi hukum dari penipuan properti meliputi kerugian finansial bagi konsumen, kerusakan reputasi bagi kontraktor, dan ketidakpastian hukum dalam menangani kasus penipuan properti. Selain itu, kelemahan dalam peraturan dan penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang implikasi hukum dari penipuan properti dalam industri konstruksi di Indonesia. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah ini serta untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi.