Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan besar pada aspek lingkungan terutama bagaimana memastikan pembangunan kota dapat tetap mempertahankan fungsi hutan, keanekaragaman hayati dan tidak merusak lingkungan. Konsep Forest City muncul dalam upaya mitigasi peluang kerusakan lingkungan khususnya hutan dalam perencanaan dan pembangunan IKN. Pada kajian ini diidentifikasi konsep Forest City untuk pembangunan IKN beserta prinsip, kriteria, dan indikator dengan menganalisis kondisi eksisting IKN, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimana didalamnya terdapat calon wilayah IKN, isu dan potensi dampak lingkungan akibat pembangunan, serta dengan memperhatikan perkembangan konsep pembangunan kota di dunia (benchmarking). Berdasarkan kajian ini, konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi calon wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu:1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai; 5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City. Setiap prinsip tersebut dijabarkan kembali berdasarkan kriteria dan indikator untuk memastikan setiap prinsip dapat terpenuhi di dalam perencanaan pembangunan IKN.

To reduce the negative impacts of risks in farming due to climate change, the government implemented agricultural production cost insurance in 2015. Although a huge amount of subsidy has been allocated by the government (80 percent of the premium), farmers' participation rate is still low (23 percent of the target in 2016). In order to solve the issue, it is indispensable to identify farmers' willingness to pay (WTP) for and determinants of their participation in agricultural production cost insurance. Based on a field survey of 240 smallholder farmers in the Garut District, West Java Province in August-October 2017 and February 2018, the contingent valuation method (CVM) estimated that farmers' mean willingness to pay (WTP) was Rp 30,358/ha/cropping season ($2.25/ha/cropping season), which was 16 percent lower than the current premium (Rp 36,000/ha/cropping season = $2.67/ha/cropping season). Farmers who participated in agricultural production cost insurance shared some characteristics: operating larger farmland, more contact with agricultural extension service, lower expected production for the next cropping season, and a downstream area location.

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya kehutanan. Masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan terimbas adanya kebijakan karantina wilayah, baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan. Kawasan hutan perlu dihidupkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan perhutanan sosial (PS). Hasil kajian menunjukkan bahwa PS memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yaitu melalui pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai dengan 13 Desember 2021, PS telah menyasar 1.014 desa tertinggal dan 305 desa perbatasan. Pemberian persetujuan PS juga telah melibatkan 1.049.096 Kepala Keluarga (KK). Dari aspek usaha, terdapat 550 KUPS (Gold dan Platinum) yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha PS, artinya KUPS telah memiliki akses pasar lingkup lokal, nasional, serta regional/internasional. Berdasarkan hasil kuesioner, 36,8% KUPS menilai bahwa PS telah menjadi mata pencaharian utama dan cukup memenuhi kebutuhan primer. Pendapatan KUPS berkisar antara Rp 25-75 juta/bulan. Kelompok masyarakat mengonfirmasi bahwa PS bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi kelompok di masa pandemi, bahkan 96,8% KUPS menilai bahwa dengan diberikannya persetujuan PS bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok. Dari sisi lingkungan, sebagian besar KUPS menyatakan bahwa perambahan kawasan hutan turun hingga 50%. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya PS masih memiliki beberapa kendala, salah satunya jumlah dan anggaran pendamping yang terbatas, serta belum sinerginya antara program yang mendukung PS. Untuk itu, regulasi percepatan pengelolaan PS yang terpadu dan terintegrasi perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan sektor lain yang mendukung PS serta untuk memberikan kepastian penganggaran dalam rangka keberlangsungan usaha PS.

The Indonesian government have implemented agricultural production cost insurance since 2015 called Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). It is an issue that the rate of farmer participation in the insurance is still low. As a challenge to increase participation, it becomes important to be aware of motivation, behavior, and perception that influence the practical risk management of farmers. This study investigated the relationship between cropping pattern diversification (as risk management) and factors such as motivation, behavior, and perception. Based on a field survey of 240 smallholder farmers in Garut District, West Java Province, these were the characteristics of farmers who practiced cropping pattern diversification: (1) high-risk perception (impact and probability); (2) risk-averse; and (3) economic motivation. The study revealed that approximately one-third of farmers had risk-neutral and low-risk perceptions of whom approximately 70.7 percent practiced single cropping patterns. They may not adopt any risk- coping strategies unless they are aware of the risks that they face. Improving awareness about the negative impacts of risks on income from farming might encourage them to adopt risk-coping strategies for both on-farm risk coping (such as cropping pattern diversification) and off-farm risk-coping (such as agricultural insurance).

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk kayu yang dihasilkan dari sektor kehutanan mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor kehutanan yaitu mengurangi berbagai aktivitas ekonomi termasuk pembangunan dan pengelolaan hutan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui performance industri hasil hutan kayu di Indonesia dan menentukan strategi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang mendukung pengelolaan hutan di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap sektor kehutanan namun tidak secara signifikan. Produktivitas kayu bulat selama pandemi Covid-19 tetap meningkat, meskipun beberapa kali terjadi penurunan. Produksi kayu olahan menunjukkan perkembangan yang positif dan pengembangan hilirisasi produk kayu sangat diperlukan. PDB sektor kehutanan masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga perlu upaya untuk mendorong peningkatan PDB. Produk kayu masih sangat diminati masyarakat dan perlu dilakukan modernisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu. Peluang industri kehutanan sangat bergantung pada lahan kelola (logging/managed forests) dan pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri. Pemerintah perlu mendorong industri hasil hutan kayu di Indonesia agar tetap berkembang dengan melakukan berbagai penguatan seperti pendanaan, teknologi, dan stakeholder terkait.