The reproductive and Sexual health information Communication (KIE) program for bride couple is a program that is implemented to prepare for family life. However, the implementation of KIE reproductive and sexual health for bride couple has not been carried out wording the standards caused by various factors in both the input, process, output aspects. The purpose of this research is to know the implementation of the program KIE Reproductive health and sexual bride couple. This type of research is qualitative research with a phenomenological approach. Research conducted in Bukittinggi with 48 informants. Sampling technique with purposive sampling. The instrument used guided interview guidelines conducted with In-depth interview and focus group discussion covering aspects of input, process, the output of the program KIE Reproductive and sexual health. Data is analyzed by textual analysis and thematic analysis. The thematic analysis relates to the absence of local policies, limited use of media, availability and limited Human Resources qualification, unstandardized implementation mechanisms, coverage of bride couple that accept the unmeasured KIE services. Required a regulation governing the implementation of the reproductive and sexual health of the bride couple for more positive impact on both short and long-term maternal and child health.

AbstrakSalah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan mengembangkan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA). Kota Bukittinggi sudah menginisiasi kebijakan KLA sejak tahun 2015, tetapi masih ada permasalahan anak yang harus di selesaikan dalam mewujudkan KLA. Tujuan: Melihat gambaran pemenuhan hak anak dan faktor-faktor yang mendukung pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam mewujudkan KLA. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 105 ibu yang mempunyai anak usia ≤18 tahun. Hasil: Ditemukan belum tercapainya target AKB dan AKABA penimbangan balita, ASI Ekslusif, dan imunisasi, serta masih ada anak yang merokok. Ketersedian sarana  dimana  ibu balita sudah memanfaatkan ruang menyusui namun fasilitas yang masih kurang. Pelayanan puskesmas sudah ramah anak, rumah tangga sudah mendapatkan akses air bersih, namun akses remaja untuk mendapatkan pelayanan reproduksi masih kurang. Tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat cukup baik disertai dengan persepsi masyarakat yang sudah baik terhadap implementasi KLA. Simpulan: Kebijakan KLA di Kota Bukittinggi belum signifikan dalam mencapai target indikator KLA. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perlu penguatan komitmen dari stakeholders, pelaksana dan masyarakat, perlu perencanaan yang terkoordinasi, pelaksanaan yang terintegrasi dan termonitoring dengan optimal.