Ketidakseimbangan antara tujuan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketersediaan aparatur administrasi atau administrasi lag menjadi masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Tegal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menumbuhkan optimisme untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan inovasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khusus PBG. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses persiapan penerapan inovasi baru dari munculnya inovasi sampai dengan kesiapan implentasi melalui program inkubasi inovasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam proses persiapan penerapan SIMBG. Hasil penelitian menunjukan bahwa program inkubasi inovasi SIMBG atau proses persiapan penerapan inovasi SIMBG sangat dibutuhkan untuk kemantapan penerapan inovasi, dari dasar hukum penerapan inovasi, kesiapan SDM dan kesiapan perangkat atau inovasi itu sendiri. Proses inkubasi layanan PBG melalui SIMBG dapat dikatakan berhasil meningkatkan kualitas layanan namun ada faktor lain yang menyebabkan penurunan jumlah pemohon layanan yaitu anggapan belum perlu PBG, biaya retribusi yang membebani, dan sanksi yang belum ditegakkan.