KTP is a proof of identification issued by the implementing agency that applies throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of KTP is recognized as very important in daily life because it is used in all activities or any series of administrative transactions. Field studies found the number of cases of Asphalt ID cards (original but fake) used as a means of media fraud. Because ID cards are very easy to falsify this makes it difficult to identify cases of data misappropriation. The focus of the research was the utilization of Blockchain, by applying distributed consensus and cryptography in improving the administration management system of KTP to identify the existence of fake IDs and double data. The research method used is descriptive analysis method and literature study. By implementing the decentralization and cryptographic system owned by Blockchain, it is expected to minimize the occurrence of identity misappropriation, as well as be able to be a technology capable of contributing to the success of aspects of state administration governance systems.

Penelitian ini berjudul Implementasi E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil. Penelitian ini penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi satu orang Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai informan kunci, satu orang Jabatan Fungsional Tertentu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai informan kunci dan lima orang Masyarakat pengguna aplikasi Sobat Disdukcapil. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi E-Governtment Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang melalui Studi Kasus Platform Sobat Disdukcapil dilihat dari 3 dimensi yaitu (Faster) Kecepatan Pelayanan, (Better) Kualitas Pelayanan dan (Cheaper) Biaya Pelayanan yaitu: (1) Faster Kecepatan pelayanan yang diberikan dari pelayanan berbasis digital oleh platform Sobat Disdukcapil sudah waktu pelayanan yaitu hanya membutuhkan waktu 2 hari kerja; (2) Better Kualitas Pelayanan yang di berikan pada layanan berbasis digital ini sudah jauh kualitas pelayanan dari pada sebelum diterapkannya platform tersebut; (3) Cheaper Biaya Pelayanan yang diberikan pada aplikasi Sobat Disdukcapil ini relatif Biaya Pelayanan dari pada sebelumnya, masyarakat hanya bermodalkan kuota internet dan bebas biaya dari pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan.