Istilah Gas Rumah Kaca mengemuka seiring dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemanasan global dan perubahan iklim adalah sebuah fenomena meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Pemerintah Indonesia menargetkan dapat menurunkan kelima sektor potensial yang memicu terjadinya GRK. Kelima sektor potensial tersebut yaitu sektor Kehutanan dan lahan gambut, sektor Pertanian, Sektor energi dan transportasi, sektor industri dan sektor limbah. Kabupaten Indramayu telah melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan melaporkannya melalui Laporan berjudul “Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Indramayu Tahun 2012”. Namun, Kabupaten Indramayu belum dapat melakukan penghitungan emisi GRK sesuai standar yang ditetapkan sehingga tidak diperoleh hasil yang menunjukkan nilai besarnya emisi GRK dalam laporan tersebut. Berdasarkan hasil kalkulasi, tingkat emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Indramayu cenderung tinggi dilihat dari jumlah emisi yang dihasilkan dari sektor industri dan transportasi serta terjadinya pengurangan simpanan cadangan carbon yang cukup besar pada sektor kehutanan. Dampak perubahan iklim di Kabupaten Indramayu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, terutama pada sektor pertanian dan perikanan.

Kabupaten Tangerang memiliki banyak potensi sumber daya air di wilayahnya. Berdasarkan data BPDAS Ciliwung Citarum dan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, diketahui wilayah Kabupaten Tangerang dibagi ke dalam 11 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya air yang tepat. Dalam upaya pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah, ketersediaan data yang komprehensif dan akurat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu identifikasi dan inventarisasi aset sumber daya air sangat diperlukan. Kebutuhan akan berbagai macam data untuk menunjang suatu penelitian atau pekerjaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar tujuan setiap kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kondisi saat ini di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa ketersediaan data tersebut masih sulit diperoleh. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan informasi yang memadai yang bisa digunakan dalam upaya identifikasi dan inventarisasi sumber daya air, termasuk diantaranya sistem informasi geografis berbasis web (WebGIS). WebGIS Database Sumber Daya Air di Kabupaten Tangerang dapat menghasilkan informasi jaringan sumber daya air dalam bentuk informasi spasial dan non spasial. Dengan WebGIS, Kabupaten Tangerang dapat melakukan pengembangan terhadap pengelolaan seluruh sumber daya air yang ada di wilayahnya. Kata kunci: Sumber Daya Air, WebGIS, Basisdata

Leptospirosis merupakan salah satu penyakit zoonosis yang terabaikan, namun memiliki tingkat kefatalan yang cukup tinggi. Penyebaran epidemiologis bakteri leptospirosis dipengaruhi oleh lingkungan dan aspek sosio-demografis. Leptospirosis menjadi masalah yang penting dan genting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Bantul. Tercatat sejak tahun 2009 – 2014 banyak kasus leptospirosis dilaporkan. Peningkatan kasus leptospirosis di Kabupaten Bantul terjadi pada tahun 2011 sehingga dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Analisis risiko sebagai langkah mitigasi dapat dilakukan untuk menentukan penyebaran, mengelompokkan dan memprediksi terjadinya leptospirosis di suatu wilayah. Sebelum membuat analisis risiko, perlu ditentukan faktor apa saja yang menjadi pendorong penyebaran wabah leptospirosis di Kabupaten Bantul. Melalui metode AHP – Delphi dapat diketahui bahwa faktor pemukiman yang padat dan faktor kejadian banjir dinilai merupakan faktor pendorong paling kuat dalam penyebaran KLB leptospirosis di Kabupaten Bantul. Faktor keberadaan lahan basah dan faktor kepadatan penduduk juga dinilai memiliki peran dalam penyebaran KLB leptospirosis di Kabupaten Bantul.Kata kunci: leptospirosis, wabah, faktor pendorong, AHP, Delphi

Wilayah pesisir Kota Cilegon merupakan daerah rawan gempa dan tsunami, karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang  memiliki bahaya gempa dan dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Pada tahun  1883 pernah terjadi tsunami besar akibat letusan Gunung Krakatau yang telah memakan korban sekitar 36.000 jiwa. Risiko bencana tsunami akan sangat besar bagi Kota Cilegon karena terletak di wilayah pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas perekonomian yang cukup tinggi. Risiko bencana yang tinggi dapat diminimalisir jika suatu wilayah memiliki tingkat kemampuan penanganan  atau kapasitas yang tinggi. Oleh karena itu kajian tentang kemampuan penanganan terhadap bencana tsunami di kota ini menjadi sangat penting. Penilaian kemampuan penanganan terhadap ancaman bencana tsunami ini dilakukan dengan menggunakan metode MCE (Multi Criteria Evaluation) dan teknik GIS (Geographical Information System). Kesehatan, kesiapsiagaan dan jumlah penduduk bekerja adalah tiga indikator penting yang digunakan dalam penilaian kemampuan penanganan di wilayah pesisir Kota Cilegon. Berdasarkan analisis MCE dan SIG diketahui bahwa Desa atau Kelurahan Randakari dan Kubangsari adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan penanganan terhadap bencana tsunami yang paling tinggi.

<p>Northern Java coasts of Indonesia is dominated by unconsolidated Holocene alluvial deposits. Anthropogenic stresses on the area has lead to land subsidence at various rate relate to the deposition systems. This paper review reports on land subsidence in the area using the formal phrase as well as terms related to the phenomenons appeared in coastal communities. We found the formal phrase appeared decades after coastal communities has considered the impact without knowing the physical phenomenon. In addition to that, research agencies have been focusing on monitoring while national government bodies focused on mitigation infrastructures. To fill in the gap, we suggest flood risk study will help the efforts to bridge both activities. This will help local and national government to prioritize activities in to overcome negative impact of land subsidence.</p>