Generally, the productivity of scientific publication of civil servant teachers in Purbalingga District and especially in Kecamatan Rembang and Pengadegan is still low. Based on the results of previous research and expert opinion, the low productivity of teachers' scientific publications is caused by teacher motivation factors, teacher competence, teacher work load and social support. The purpose of this study to determine the magnitude of the influence of teacher motivation, teacher competence, teacher workload, and social support to the productivity of scientific publications of civil servant teachers in SMP Negeri 1 Rembang and SMP Negeri 3 Pengadegan Purbalingga District. This research method used quantitative research method of descriptive case study format. Research location in SMP Negeri 1 Rembang and SMP Negeri 3 Pengadegan Purbalingga District. The sampling technique used is saturated or census sampling where the research population is at once a sample. The results of this study indicate that there is a significant effect of teacher motivation factors, teacher competence, teacher workload and social support to the productivity of scientific publications of civil servant teachers in SMP Negeri 1 Rembang and SMP Negeri 3 Pengadegan Purbalingga District, either independently or simultaneously. The influence of teacher motivation is 48,6% with positive direction, teacher competence 33,9% with positive direction, teacher work load 28,4% with negative direction, and social support equal to 34,3% with positive direction. On the other hand, the influence of teacher motivation, teacher competence, teacher work load, and social support simultaneously to the productivity of scientific publication of civil servant teachers in SMP Negeri 1 Rembang and SMP Negeri 3 Pengadegan Purbalingga District is 53.1%. That is, as much as 46.9% productivity scientific publications teachers influenced by other factors outside this study.Keywords: Productivity of teachers' scientific publications, teacher motivation, teacher competence, teacher workload, social support. Abstrak: Secara umum, produktivitas publikasi ilmiah guru PNS di Kabupaten Purbalingga dan khususnya di Kecamatan Rembang dan Pengadegan masih rendah.  Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, rendahnya produktivitas publikasi ilmiah guru PNS antara lain disebabkan oleh faktor motivasi guru, kompetensi guru, beban kerja guru dan dukungan sosial.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi guru, kompetensi guru, beban kerja guru, dan dukungan sosial terhadap produktivitas publikasi ilmiah guru PNS di SMP Negeri 1 Rembang dan SMP Negeri 3 Pengadegan Kabupaten Purbalingga.  Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif format deskriptif studi kasus. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Rembang dan SMP Negeri 3 Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus dimana populasi penelitian sekaligus menjadi sampel.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan faktor motivasi guru, kompetensi guru, beban kerja guru dan dukungan sosial terhadap produktivitas publikasi ilmiah guru PNS di SMP Negeri 1 Rembang dan SMP Negeri 3 Pengadegan Kabupaten Purbalingga, baik secara mandiri maupun secara simultan/bersama-sama. Besarnya pengaruh motivasi guru secara mandiri sebesar 48,6% dengan arah positif, kompetensi guru sebesar 33,9% dengan arah positif, beban kerja guru sebesar 28,4% dengan arah negatif, dan dukungan sosial sebesar 34,3% dengan arah positif. Di sisi lain, besarnya pengaruh motivasi guru, kompetensi guru, beban kerja guru, dan dukungan sosial secara bersama-sama/simultan terhadap produktivitas publikasi ilmiah guru PNS di SMP Negeri 1 Rembang dan SMP Negeri 3 Pengadegan Kabupaten Purbalingga adalah 53,1%. Artinya, sebesar 46,9%  produktivitas publikasi ilmiah guru dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.Kata Kunci: Produktivitas publikasi ilmiah guru, motivasi guru, kompetensi guru, beban kerja guru, dukungan sosial.

This study was conducted in Purbalingga which has a lot of hair manufacturing company which are predominantly done by women. AbstrakPenelitian ini dilaksanakan di Purbalingga yang memiliki banyak perusahaan pengolahan rambut yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Tujuan penelitiannya adalah: (1) mengkaji fenomena alih peran gender dalam keluarga di kalangan pekerja perusahaan rambut; (2) mengkaji pelaksanaan penyuluhan dalam mencegah terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (3) mendesain model penyuluhan berbasis gender dalam mencegah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) fenomena alih peran gender memang terjadi; (2) penyuluhan pencegahan KDRT masih jarang dilaksanakan dan (3) diperlukan revitalisasi model penyuluhan KDRT yang menyangkut strategi, sasaran dan materi penyuluhannya.Kata kunci: alih peran gender, kekerasan dalam rumah tangga dan penyuluhan berbasis gender. PendahuluanUndang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 mengatur bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pembangunan bidang ini perlu diprioritaskan karena keluarga merupakan inti dari sebuah masyarakat dan mempunyai sejumlah fungsi strategis yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain.Salah satu permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pergeseran peran gender dalam keluarga di mana istri yang lebih berperan sebagai pencari nafkah utama.

Local Government business management through a Village Owned Enterprise is a new public management application. The Village government's business is carried out by applying business techniques, values and principles. The purpose of the Village Owned Enterprise is to increase the village's original income and economy. The differences involved in the success of the Village-Owned Enterprise management is triggered by differences in the application of government business principles, consisting of several aspects including the business plan, capital, accountability, transparency, reporting, corporate accounting and the payroll system. This research focused on the application of government business principles in relation to the management of the Village Owned Enterprise. The research used a qualitative research method and interactive data analysis method. Furthermore, the research was conducted in two villages; Serang Village, Karangreja Subdistrict, Purbalingga Regency and Pernasidi Village, Cilongok Subdistrict, Banyumas Regency. The research findings showed that the involvement of the village head in the preparation and socialisation of the business plan, the delegation of authority in relation to capital, the commitment to implementing transparency, the control over the officer's accountability and reporting, audits on accounting and the participation and cooperation from various stakeholders to motivate the officers in managing Village-Owned Enterprise for village welfare. The listed are the preconditions of village government business management through the Village-Owned Enterprise. Based on the finding of the phenomenon in the field regarding village business management through the Village Owned Enterprise, there are several recommendations to strengthen the management of the economic institution itself. AbstrakManajemen bisnis pemerintah desa melalui BUM Desa merupakan cerminan dari penerapan paradigma New Public Management. Bisnis pemerintah desa dilakukan dengan menerapkan teknik, nilai dan prinsip bisnis. Tujuan dari BUM Desa adalah meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian desa. Perbedaan keberhasilan pengelolaan BUM Desa dipicu oleh perbedaan penerapan prinsip-prinsip bisnis pemerintah yang terdiri dari aspek business plan, permodalan, akuntabilitas, transparansi, pelaporan, akuntansi perusahaan dan sistem penggajian. Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip-prinsip bisnis pemerintah dalam pengelolaan BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada BUM Desa di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dan Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kepala desa dalam penyusunan dan sosialisasi business plan, pelimpahan wewenang dalam permodalan, komitmen untuk menerapkan transparansi, kontrol terhadap akuntabilitas pengurus dan pelaporan, audit terhadap akuntansi sert...

This research, which was conducted in Cilacap Regency, aimed to study the level of gender responsivity in the counseling sessions ran by the Empowerment and Welfare Organization (hereafter, PKK) at the sub-district and village/urban village levels for society members focused on where the divorce rate is high, particularly those where the divorces were fled by the wives. The research approach was a mixed methodology, implementing both quantitative and qualitative methods at the same time. The samples were taken from three sub-districts which had recorded the highest divorce rates recently. The research population was all of the committee members of PKK in the three sub-districts and villages, which consisted of 180 people. The data were obtained from a questionnaire and focus group discussion, analyzed using descriptive statistics, and refined by gender perspectives. The findings showed that the committee members’ understanding of divorce, family resilience, and gender issues in Cilacap was relatively low. This then affected gender responsivity in their counseling sessions. Low gender responsiveness was signaled by gender stereotyping in relation to targeting the counseling participants (only for the females/wives in each district, without involving the male group at all). Moreover, the counseling materials have not alluded to the rising divorce issue in these areas. As a result, this issue has not received enough attention, particularly among males/husbands. This is even though there are various forums in the neighborhood (RT) and hamlet (RW) levels (in which the major participants are males/husbands) which can accommodate them, raising awareness of these issues and trying to find solutions. Such conditions cannot be separated from the centralized organizational structure of PKK, in which these activities are decided by policies at the regency, province, and central governmental levels. There are no specific policies at the central government level for the prevention and treatment of divorce issues; hence, these issues have not received an adequate amount of attention in the areas with a high divorce rate. PKK at the regency level is more focused on the socialization of parenting patterns, which is also emphasized at the provincial level. As a result, PKK at the regency level has no accurate data on the rising divorce rate within the stated areas.

The rising number of divorce in Purbalingga encourages the idea to optimize the divorce prevention effort by conducting family resilience counsulting. The target is neighbourhood association whose members are mostly men. Approach to them are necessary because they were rarely became the target of family counseling. As a social organization, activities within neighbourhood association are highly depends on its chairman. This research analyzes (1) neighbourhood association chairman's view regarding the divorces phenomena in Purbalingga Regency and (2) their roles in prevent divorces in their area. This research was conducted in District of Purbalingga which has high number of divorce cases. Sample locations for this research consist of four urban areas which purposively selected using chairman as responden. Data obtained through questionnaires and discussion groups, analyzed by simple quantitative techniques. The study shows that, firstly, most of respondents are lacking of awareness of the divorces phenomena in Purbalingga regency. This is because the association never receives the information or report of divorces. Second, there are several respondents that reported their cases to chairmen, but most of chairmen did not have the power to prevent it, because people who asked for divorce administration letter had their final decision to separate with their partner. Results lead to conclusion that the effort to decrease the number of divorce can be held by giving continual consultation to men about family resilience.