Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tentang pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Permasalahan tersebut terlihat sepele namun dalam tataran praktik ketika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan permasalahan lainnya seperti tidak tersedianya lintasan pejalan kaki, kemacetan, dan bisa mengakibatkan ketidakteraturan di kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar jalan di kota Jayapura berdasarkan pada peraturan pemerintah kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf I bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP kota Jayapura.

Penelitian bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha ternak babi yang mencemari lingkungan di tengah pemukiman Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura dibangun tanpa ada izin dari Dinas Peternakan dan Pertanian bagian Peternakan Kota Jayapura; pengelolaan limbah oleh pengusaha ternak babi di tengah pemukiman Kota Jayapura selama ini tidak memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura; regulasi atau aturan khusus terkait ternak babi di Kota Jayapura belum ada sehingga pengeksekusian terhadap pembangunan ternak babi yang tidak beraturan di pemukiman Kota Jayapura sulit untuk dilakukan; serta belum adanya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW,

This research is to find out the validity of the Transmigration Policy of the Papua Provincial Government will discuss, as well as the policies of local governments especially in Papua Province which issued policies based on Discretion by enacting provincial regulation No. 15 of 2008 on Population based on Law No. 21 of 2001 on special autonomy for Papua, where the regulation regulates programs made by the central government is wrong. The other is the arrangement of the transmigration program. The type of research that will be done is legal research (legal research) that is to find and find the principles and rules that govern status, which to be presented is a match between the rule of law and legal norms. From the results of the study showed that the actions of the Papua Provincial Government by expressing a rule based on the principle of discretion, but the habit is considered.

This research goal was to find out the Government Policy on Establishing the Status of Free Papua Organization (Organisasi Papua Merdeka – OPM) or known as separatism in Papua through Law No. 5 of 2018 on Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The policy aims to soak up the situation of conflict in Papua caused by separatism. The research method used in this research was normative juridical with the type of research conducted was legal research to seek and discover the principles and rules that regulate status, which was to be presented as a match between the rule of law and legal norms. The results of the research show that the government's actions through issuing a policy establishing the status of the Free Papua Organization or known as separatism as terrorism. The policy was also issued without looking at the factors or motives for the emergence of separatism in Papua. This determination will certainly have an impact on the actions of the apparatus who abuse their power, which in fact does not solve the problem in Papua, but will lead to human rights violations.

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki  pengabdi dapat melakukan Penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 mei 2022 yang dilaksanakan di balai kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).