Indonesian manpower (IM) is a term used to refer to the

This study aims to build and design an online presence system based on Android using the Unified Modeling Language (UML) Iconix Process. This modeling is designed using: domain models, use case diagrams, robustness diagrams, sequence diagrams, and graphical user interface (GUI) storyboards. To implement this modeling, software requirements specification (SRS) is needed, so that the modeling design is in accordance with user needs. this is the modeling of the performance of human resources in universities using UML software -Iconix Process, which produces software requirements specifications. With this SRS, it can reduce the time and cost of building an online android presence application.

Local economic development (LED) is an effort to optimize local resources involving

High rate of turnover leads to adverse effect to an organization. Such problem is likely generating instability and uncertainty towards employment condition and human resources cost rise in forms of training invested to them, recruitment and newly built training programs. High turnover, in addition, also results in organizational ineffectiveness because it loses experienced employees as well as spends much times in training new, inexperienced employees. This study aims to analyze the effect of salary satisfaction, work satisfaction and organizational commitment on withdrawal intention and to analyze the most affective variable on withdrawal intention. There are 115 respondents for the samples and data analysis during the research is held by using SEM and AMOS 5 program. According to the analysis, it is concluded as the followings: work satisfaction has a positive effect on organizational commitment (CR = 6.052); salary satisfaction has a negative effect on turnover (CR = -4.306); job satisfaction has a negative effect on turnover (CR = -4.846); and organizational commitment has a negative effect on turnover (CR = -2.822).

Belakangan ini pandemi Corona Virus Disease (yang popular dengan Covid-19)menjadi salah satu variabel utama yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial maupun perubahan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak saja di Indonesia, tetapi bahkan juga di dunia. Perubahan tersebut terjadi di hampir semua sektor, tidak terkecuali pada sektor pelayanan publik. Sejumlah kebutuhan publik terhadap pelayanan publik mengalami perubahan sangat mendasar. Hal ini memerlukan respon dari pihak penyelenggara pelayanan publik, berupa inovasi pelayanan yang sesuai dengan bentuk, jenis, dan sifat kebutuhan publik yang telah mengalami berubahan tersebut. Ketika suatu lembaga penyelenggara pelayanan publikmenjadi bagian dari struktur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memayungi inovasi yang diciptakan.Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelayanan perpajakan pada Unit Pelayanan Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Malang Selatan, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur,  menunjukkan bahwa: (1) pada masa pandemi ini telah terjadi perubahan kebutuhan publik terhadap jenis pelayanan publik terutama pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor; (2) para petugas penyelenggara pelayanan publik memerlukan sejumah cara baru dan sumberdaya pendukung guna merespon perubahan kebutuhan publik tersebut; (3) untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19, telah diciptakan inovasi pelayanan dengan nomenklatur “Jelajah Lintas Desa” (Jelita); (4) temuan tersebut menguatkan teori Bromley (1989) tentang Hierarchy of Policy Formulation; dan sejalan dengan asumsi teori Bromley ini pula peneliti merekomendasikanagar Pemerintah Daerah merespon fenomena tersebut dengan mengambil kebijakan yang responsif, didahuli dengan melakukan analisis kebutuhan (assessment) dan menetapkan kebijakan pada tingkat operasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan standar operasional prosedur (yang dalam teori Bromley disebut sebagai “instutional arrangements”); agar dapat memayungi inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, sekaligus dapat menjadi instrumen dalam rangka melakukan transformasi pelayanan publik guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini.