Penelitian ini membahas tentang lokasi yang merasakan dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hasil reklamasi yang terlihat yaitu seperti reklamasi di bagian timur kawasan hunian mewah Pantai Mutiara, reklamasi di bagian barat Pantai Indah Kapuk serta dibangunnya pelabuhan Muara Angke sebagai akses penyebrangan masyarakat umum. Dengan menggunakan studi kepustakaan, kajian ini mendapati bahwa kehadiran reklamasi ini berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Muara Angke, yang kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya seperti pedagang dan pengolah hasil laut. Kajian ini merekomendasikan bahwa pengolahan sumberdaya alam perikanan (fishiers management) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (sustainability). Dengan demikian tidak saja generasi sekarang yang menikmati kekayaan sumber daya, tetapi generasi mendatang pun akan merasakan hal yang sama.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu.  Lokasi penelitian di Perairan Laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanismes akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien. Kelompok nelayan lokal, nelayan dari luar (nelayan Banten) dan nelayan pendatang etnis Jawa berupaya mempertahankan akses, sementara kelompok nelayan etnis Bugis berupaya mengontrol akses terhadap sumber daya laut. Perbedaan posisi antar kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kekuasaan antar kelompok nelayan dalam memperoleh sumber daya laut Palabuhanratu. Sementara aktivitas pihak pengelola PLTU dianggap membatasi kekuasaan kelompok nelayan melalui penggunaan wilayah pesisir dan penggunaan jalur transportasi laut. Keterbatasan akses kelompok nelayan menyebabkan terjadinya relasi kuasa antara nelayan dengan pengelola PLTU. Title: Group of Interest and Relation Power in The Utilization of Marine Resources PalabuhanratuThe purpose of this study is to analyze the actors and power relations occured in the management of Palabuhanratu marine resources. Research was located in Palabuhanratu Sea Waters, Sukabumi, West Java. Research used qualitative methods. Results of the study showed that all actors built power through right-based access mechanisms and mechanisms based on structure and social relations with a basis of power of capital, markets, technology, knowledge, social identity, authority, and patron clients. Local fishing groups, outside fishers (Banten fishers) and Javanese ethnic fishers tried to maintain access, while Bugis ethnic fishers groups tried to control access to marine resources. Differences in position between fishers groups led to power relations among the groups in obtaining Palabuhanratu marine resources. While the activities of the management of the Steam Power Plant (PLTU) were considered to limit the power of fishers groups through the use of coastal areas and sea transportation routes. Limited access of fishers groups led to power relations between fishers and managers of Steam Power Plants (PLTU).

This research aims to find a "sense of power" in the text as a discourse. The discourse chosen in this study is the Islamic Religious Education textbook (PAI) which is used as a textbook. PAI textbooks selected from Elementary School, Middle School and High School levels. The theory used as the basis of analysis of this text is the theory of critical discourse analysis (AWK) from Fairclough. The theory suggests that the text is a discursive practice and social practice. The research method used is library research method, because it uses ready-to-use text, as secondary data. This research is a qualitative study because it uses non-numerical data collection procedures with descriptive results, analyzed by non-statistical methods, because the problem under study demands a thorough, extensive, and in-depth exploration. The results of the analysis show that textually, the textbooks used are textbooks that are prepared based on standards in the form of government regulations regarding textbooks. The discussion of multiculturalism in texts is inseparable from the practice of producing and consuming texts. The state exercises control over the production of PAI texts through the National Education Standards Agency (BSNP) which authoritatively assesses the feasibility of textbooks for use in learning.Keywords: Critical Discourse Analysis, curriculum, Islamic Education, Multiculturalism, Textbook lesson Penelitian ini bertujuan untuk mencari “sense kuasa” pada teks sebagai sebuah wacana. Wacana yang dipilih dalam penelitian ini adalah buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) yang digunakan sebagai buku teks pelajaran. Buku teks PAI yang dipilih dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis terhadap teks ini adalah teori analisis wacana kritis (AWK) dari Fairclough. Teori tersebut mengemukakan bahwa teks merupakan praktik diskursif dan praktik sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka, karena menggunakan teks siap pakai, sebagai data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggunakan prosedur pengumpulan data non-numerikal dengan hasil diskriptif, dianalisis dengan metode non statistik, karena masalah yang diteliti menuntut eksplorasi yang menyeluruh, luas, dan mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara tekstual, buku ajar yang digunakan, merupakan buku ajar yang disusun berdasarkan standar yang berbentuk peraturan pemerintah mengenai buku ajar. Pembahasan multikulturalisme dalam teks tidak terlepas dari praktik produksi dan konsumsi teks. Negara melakukan kontrol terhadap produksi teks PAI melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang secara otoritatif menilai kelayakan buku teks untuk digunakan dalam pembelajaran.Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Kurikulum, Multikulturalisme, Pendidikan Islam, pelajaran Buku Teks

This study aims to (1) analyze the authority of actors to access (control) rights-based marine resources, (2) to analyze the power of actors to access marine resources based on structures and relational resources. This Research was conducted at seawater of Pelabuhan Ratu, Sukabumi, West Java. We use qualitative methods in the present study. The results showed that among local fishers, immigrant fishers (settle), outside fishers (not settle), and managers of the thermal power station (PLTU) have different interests in using marine resources. The Fishers groups have an interest in utilizing marine and fisheries resources (including fishing areas and fish), while PLTU managers have interests in the construction of power plants, barge transportation (coal transportation), development of dams, construction of barge ship ports that buy 3 million seas. The approved PLTU activities must access fisheries against marine resources, coupled with the indication of PLTU waste pollution that harms fishers. The results of the analysis of rights-based licensing for each actor have legislation that is built on official law. The relations of the power's actors to access marine resources based on the structures and relational was held through types of power, i.e., technology, capital, markets, knowledge, authority, social identity and social relationships. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kekuasaan aktor untuk mengakses (menguasai) sumber daya laut berbasis hak, (2) menganalisis kekuasan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional. Lokasi penelitian di Perairan Laut Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara nelayan lokal, nelayan pendatang (menetap), nelayan dari luar (tidak menetap), dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam pemanfaatan sumber daya laut. Kelompok nelayan memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk wilayah penangkapan dan ikannya), sedangkan pengelola PLTU memiliki kepentingan untuk Pembangunan PLTU, transportasi kapal Tongkang (pengangkut Batubara), pembangunan Bendungan, Pembangunan Pelabuhan kapal Tongkang diatas 3 mil laut. Aktivitas PLTU dianggap telah membatasi akses nelayan terhadap sumber daya laut, ditambah dengan adanyaindikasi pencemaran limbah PLTU yang merugikan pihak nelayan. Hasil analisis mekanisme akses berbasis hak bahwa setiap aktor memiliki kekuasaan yang dibangun secara legal dengan hukum formal. Mekanisme kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional melalui jenis kekuasaan: teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial.

Kemisikinan Nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut menjadi sangat penting bagi kepentingan semua masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis kemiskinan nelayan yang berada di Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Data penelitian didapatkan dilapangan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2019. Lokasi penelitian dilaksankan di Pengelolaan Pelabuhan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Sukabumi Jawa Barat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan dan masalah keberlanjutan sumber daya di Palabuhanratu; Pertama, masyarakat nelayan di Palabuhanratu masih memiliki ikatan ketergantungan pada tengkulak dengan sistem ekonomi moral, sehingga proses pembelian hasil tangkapan nelayan masih ditentukan oleh tengkulak untuk harganya; Kedua, adanya aktor diluar nelayan sperti aktir Pengelola Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu yang memberikan pengaruh kepada proses pengelolaan sumber daya laut di Palabuhanratu.