Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya internet (interconnection networking). Informasi berupa data pribadi menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet seperti e-commerce, e-health, e-payment, serta perkembangan cloud computing (ruang penyimpanan data seperti google drive, iCloud, Youtube). Privasi data pribadi merupakan hal penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlindungan privasi data pribadi jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atas tersebarnya suatu informasi pribadi. Kajian ini bertujuan untuk mendisukusikan konsep perlindungan privasi data pribadi serta pengaturannya dalam perspektif perbandingan hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan menganalisis sumber-sumber hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan hak privasi merupakan hak penuh seseorang dan pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain, tetapi hak tersebut dapat hilang apabila dikehendaki oleh pemiliknya untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik dan seseorang berhak untuk tidak membagikan semua informasi mengenai pribadinya dalam kehidupan sosial. Ketiadaan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi atas data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan privasi data pribadi. The development of information and communication technology, which one is the internet (interconnection networking). Personal data becomes a reference in the use of internet-based applications such as e-commerce, e-health, e-payment, and the development of cloud computing (data storage space such as Google Drive, iCloud, Youtube). The privacy of personal data is very important because it involves the freedom of expression and dignity of each individual. Data privacy protection shall be stipulated under the national law, if it is not, it may harm personal information that leads to any loss of someone. This paper aims to discuss the concept of privacy protection of personal data and legal arrangements from the perspective of comparative law. This article is normative legal research that examines and analyzes legal sources. The study results show that the privacy protection concept of personal data is a person rights and applied not by the others, but the rights can be lost if that person publish private information to the public and it’s a rights to does not share all information about his personality in social life. The absence of a comprehensive law governing privacy protection for personal data as a constitutional right can increase the potential of violations in Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perkawinan sesama jenis berdasarkan tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis bahkan dalam hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluaraga bahagia dan kekal yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

In the relevant Governor’s Regulations regarding LPD, it is not regulated regarding the value of guaranteed deposits for each customer at an LPD that is a participant in the deposit guarantee. The absence of legal regulations governing the value of deposits guaranteed through the LPD customer fund guarantee scheme has led to the need for a study of the extent of protection obtained by LPD customers for their deposit funds under this scheme. This research aims to examine deposit guarantee schemes for LPD customers and legal protection for customer funds at LPD through the loan fund scheme organised by LPLPD. This research is conducted using a normative juridical research method by conducting an analysis on primary legal materials and secondary legal materials related to the present research problems. Based on the analysis, it was found the LPD customer deposit guarantee scheme has not been able to provide legal protection to the customers. This is because in the deposit guarantee scheme, membership is discretionary so not all LPD customers in Bali get protection. The absence of regulation regarding the criteria to determine the amount of contribution and guarantee premium paid and the amount of customer deposits protected by the LPD customer deposit guarantee scheme has resulted in the absence of legal certainty regarding the amount of protected LPD customer funds.