Efforts have been made to improve the quality of students through an apprenticeship program from the Merdeka Learning Campus policy which can be used as a forum for all students at Indonesian state and private universities to develop competencies in various fields of interest. Before accepting a job and carrying out the various programs that will be provided, all apprentices are given briefing in advance by each apprentice partner. The briefing received is in the form of a more in-depth explanation of the intended internship location so that all apprentices get a more in-depth picture of the main tasks and functions of each work unit they will choose later. After that, all apprentices chose the work unit to go to and were introduced to the person in charge of each work unit to be followed up afterwards. The certified apprenticeship program aims to improve the quality and competency capacity of students through work and programs provided by apprentice partners during this Certified Internship activity. Apart from that, through this activity it is hoped that students can re-sharpen their hard skills and soft skills so that they are able to compete when pursuing their careers in this globalization era.

Maladministrasi adalah perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Keasistenan Utama III Ombudsman RI salah satu tim di Ombudsman Republik Indonesia yang fungsinya untuk memantau dan mencegah dilakukannya tindakan maladministrasi menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat di sektor perekonomian. Tujuan dari ini Penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Keasistenan Utama III Ombudsman RI dalam rangka penanganan maladministrasi di bidang perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam penelitian ini adalah produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas belum maksimal karena penanganan maladministrasi oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas layanan juga belum maksimal karena masih terdapatnya masyarakat yang belum puas dengan layanan yang diberikan oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI, terlihat masih ada beberapa laporan masyarakat yang belum terselesaikan oleh Keasistenan Utama III Ombudsman RI. Dari indikator responsivitas sudah cukup maksimal dilihat dari tindakan-tindakan pencegahan dan inisiatif dari keasistenan utama III terhadap isu-isu yang sedang berkembang yang berpotensi terjadi maladministrasi. Responsibilitas sudah maksimal dilakukan. Dalam penanganan maladministrasi yaitu Keasistenan Utama III sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada dan sesuai dengan alur proses yang sudah dibuat. Disisi lain yaitu dengan melakukan pola koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemasyarakatan. Dalam koordinasi dengan lintas instansi sudah cukup baik. Keasistenan Utama III Ombudsman RI juga sudah mampu bersifat akuntabel dan transparan kepada masyarakat luas maupun terkhusus kepada pelapor dengan upaya-upaya untuk yang menunjukan keterbukaan informasi.