This research is a legal research that examines the legal protection of flower snack producers in Tonggondoa Village, Palibelo District, Bima Regency, precisely in RT 03 RW 02 Dusun Doro To'i. The purpose of this research is to provide legal protection in the form of granting legality to flower snacks producers and branding the products of flower snacks in Tonggondoa Village referring to the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 77/M-DAG/PER/12/2013 concerning the Issuance of Trading Business Permits and Simultaneous Company Registration Certificates for Trading Companies and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications to improve the welfare of the people in Tonggondoa Village. The method used in this study is an empirical legal research method, with several approaches, including: a statutory approach and a concept approach. The results showed that the flower snack producers in Tonggondoa Village from the legal aspect had not received legality as a business group and the flower snacks produced had not received legal protection in the form of labeling and branding that could increase the selling value of flower snacks. Originality: this research is very important considering that no previous research has been conducted on this matter, considering that the flower snack producers in Tonggondoa Village have been around for a long time but there has not been any effort and attention to the legality of flower snacks producers and legal protection efforts for flower snacks production.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive, informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sadia (key informan), Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan pada Kantor Lurah Sadia, Masyarakat Kelurahan Sadia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan triangulasi teknik, Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation. Berdasarkan hasil yang di dapat dalam penelitian ini 1. Pegawai tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan hal tersebut  sebagai bentuk kejujuran dalam pelayanan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik. 2.   Transparansi dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk etika pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 3. Ketepatan dalam pelayanan, menggambarkan bahwa pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima belum di kasanakan dengan baik. 4. Ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 5. Kesediaan untuk menerima keluhan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik. 6.      Kesungguhan   aparat   dalam   pelayanan   sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan aplikasi Vosviewer. Artikel yang direview sejumlah 500 artikel yang bersumber dari database Dimentions. Hasil literature review dengan applikasi Vosviewer memperlihatkan bahwa penlitian dengan tema perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE masih sangat sedikit dan Negara-negara yang mengangkat isu ini hanya ada di cluster Negara Indonesia, Cluster United Statet, Cluster Malaysia dan Australia. Data dari database dimentions juga menujukkan bahwa topik penelitian dengan tema ini terclusterisasi berdasarkan banyaknya kata yang child, law, teacher, efeect dan lain-lain. Kemudian untuk perlindungan hukum terhadap siswa terkait UU ITE ini, dalam telaah undang-undang yang penulis lakukan bergantung sungguh dari usia di pelaku/anak

Penelitian ini berjudul Pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga (Studi Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima). Rumusan masalahnya yakni bagaimana peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan strategi pemasaran sebagai bentuk manajemen usaha industri kerajinan rumah tangga di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pengembangan strategi pemasaran sebagai bentuk manajemen usaha industri kerajinan rumah tangga di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Untuk membahas Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitin ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pengembangan strategi  pemasaran  sebagai bentuk manajemen usaha  industri  kerajinan  rumah  tangga,  baik persiapkan kualitas alat yang baik, fokus pada pelayanan terbaik ke konsumen dan bangun relasi dengan mereka, pilih lokasi usaha yang strategis, dimana cukup banyak orang di daerah jualan: dekat kantor, kampus, mall, dan lain­lain, buatlah merek, jika kita sudah ada karyawan, maka beri training untuk jualan dan motivasi agar maksimal ketika jualan, lakukan promosi yang masif, bisa dengan spanduk, brosur, ataupun sosial media: facebook, twitter, youtube, blog, terapkan strategi harga, misalnya strategi potongan harga, catat data konsumen untuk database, maupun lakukan evaluasi penjualan secara berkala, maka hasilnya sudah cukup baik dan sesuai dengan manajemen kewirausahaan dan prinsip­prinsip pemberdayaan masyarakat. Saran penulis, dengan melihat hasil analisis data yang diperoleh dari fokus kaitan dengan peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pengembangan strategi pemasaran sebagai bentuk manajemen usaha industri kerajinan rumah tangga, dengan hasilnya sudah cukup baik dan sesuai dengan manajemen kewirausahaan dan prinsip­prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan hasil yang dinilai informan sangat baik, akan tetapi disarankan untuk dipertahankan hasil yang telah dicapai dan seyogyanya terus dikembangkan terus sehingga benar­benar mencapai hasil yang maksimal.  

The legal policy of the village government in information technology-based public services, in general, is currently not running optimally. Even though technological developments must be utilized by all elements of society including the village government, several programs can be carried out include such as E-Village, village fund information, village websites, and being able to develop applications that can be used to provide public services to village communities and so on. The research aims to find out whether information technology-based integrated criminal justice system policies can become an instrument for eradicating corruption. The research method used is normative legal research with statutory approaches, theoretical approaches, and comparative and conceptual approaches. The findings in this study are that first, the village government law as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, cannot be fully explained by village officials, including utilizing technological advances in maximizing public services for the community, so that the community gets information and services that are easy. Second, developing an internet-based rural information network by building village websites with the desa.id domain, encouraging technology-independent villages, improving public services with the village partner application, and managing resources based on village profiles with resource surveys and geospatial data with the village granary application. see mitra.or.id) and build villages with interconnected systems and regulations that support villages to take development initiatives.