The Nagorno-Karabakh conflict escalated again in 2020, confronting between Azerbaijan and Armenia. As the main actors of the conflict, have claimed approximately 5000 victims in the fighting that took place in the border areas of each of these countries. At that time there were 130 Indonesian citizens in Azerbaijan and 2 Indonesian citizens in Armenia. This situation certainly demands the attitude of Indonesia. Moreover, at that time Indonesia was serving as a Non-Permanent Member of the UN Security Council. This study seeks to examine the influence of identity and norms in Indonesia's response to the Nagorno-Karabakh conflict in 2020. The researcher uses a constructivist approach to the significance of the construction and Indonesian identity and norms. Researchers also try to analyze and describe the relationship between national identity and international norms with forms of response and Indonesian foreign policy. By using qualitative methods sourced from interviews with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as literature studies to enrich data analysis. Through this framework, the author concludes that there are several identities that encourage Indonesia to respond to the Nagorno-Karabakh conflict. Namely the identity of the Preambule of the 1945 Constitution, the identity of an Islamic state, the identity of a free and active foreign policy, and an identity with fellow Islamic countries in the OIC. In addition to identity, Indonesia's response is also driven by the norms of Peace and War, both unwritten and institutionalized in the United Nations.

This study describes the Association of Breastfeeding Mothers Indonesia (AIMI) as an NGO that has built social movements to support breast feeding and nursing mothers in Indonesia. AIMI as a socio-political actor shapes the perception and behaviour of society to ensure the maternity right that has been recognized by the World Health Organization (WHO). This research uses qualitative-descriptive method with inductive approach. The data obtained through the online media content analysis, interviews, and literature study. It concludes thatfacebook became instrument of internalization of ideas, the dissemination of ideas, and claims of truth for AIMI where: 1) Breast milk is the best food for infants, 2) nursing is a baby and mother's rights that should be supported through government policy and infrastructure, and 3) breastfeeding barriers experienced by mothers can be overcome with well established methods and knowledge. AIMI's digital community was createdinteraction in the form of presents text and images that lead to perceptions and behaviour indirectly strengthen the enactment of Government Regulation No. 33 in 2012 and 2013 Permenkes No. 15. The online publicationhas involved AIMI

Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemanfaatan hukum internasional oleh Denmark guna mempertahankan tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe. Grindadrap sendiri merupakan tradisi perburuan paus pilot yang diselenggarakan setiap tahun oleh masyarakat adat di Kepulauan Faroe sejak tahun 1458. Tradisi Grindadrap mulai terekspos pada dekade 1980an ketika sejumlah organisasi lingkungan mulai melakukan protes atas praktek perburuan paus tersebut melalui upaya sabotase dan pemboikotan terhadap produk-produk dari Kepulauan Faroe maupun Denmark. Meskipun tradisi Grindadrap banyak mendapatkan kecaman dari lingkungan internasional, pemerintah Denmark sebagai negara induk dari Kepulauan Faroe tetap berupaya mempertahankan tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Dengan menggunakan politik hukum internasional sebagai kerangka konseptual, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya Denmark dalam mempertahankan tradisi Grindadrap di Kepulauan Faroe dilakukan dengan cara meratifikasi UNDRIP dan ICESCR.

This research is a new perspective in international relations research.

Berlarutnya persoalan imigrasi dan krisis finansial yang dihadapi oleh Uni Eropa baru-baru ini memunculkan kembali kesangsian dari negara-negara anggota Uni Eropa akan perlu tidaknya mereka untuk bertahan dalam Uni Eropa. Hal ini kemudian dikenal sebagai Euroskeptisisme. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa pasca referendum Brexit tahun 2016 semakin memperkuat anggapan akan menguatnya euroskeptisisme di negara-negara Uni Eropa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui seberapa signifikan perkembangan euroskeptisisme di negara-negara Uni Eropa, yang meliputi Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Belgia, dan Luksemburg, melalui perbandingan hasil kontestasi antar partai dalam tiga penyelenggaraan pemilihan umum terakhir. Keenam negara tersebut dipilih karena merupakan negara inti yang mengawali terbentuknya integrasi Eropa.Indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan euroskeptisisme ialah dengan melihat capaian hasil partai sayap kanan atau nasionalis dalam setiap pemilihan umum.Dengan menggunakan metode komparatif dan teknik analisa data kuantitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terdapat peningkatan euroskeptisisme yang cukup signifikan di Perancis, Belanda, dan Italia, serta berpotensi untuk mengadakan referendum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Inggris.