Berkenaan dengan pertumbuhan bisnis pertambangan batubara di Indonesia tentunya harus diimbangi dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian adalah Pembatasan pembentukan layer perusahaan group (anak, cucu dan cicit) perusahaan tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun pembatasannya dihadapkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini terkait dengan angka threshold dan indikasi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, interlocking directors tidak dilarang, tetapi dalam hal ini pelaku usaha harus hati-hati dan jangan sampai melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan hal jabatan rangkap.

The purpose of this research is to investigate the legal protection of medical staff in Indonesia during the Covid-19 outbreak. This study is a descriptive qualitative study that examines the legal protection of medical staff in Indonesia using positive law. Secondary legal materials, such as books, journals, articles, and other written works, as well as field phenomena, are used to write the article. According to the study's findings, the Covid-19 outbreak in Indonesia has placed a significant strain on the country's healthcare system, especially on healthcare employees. The most evident issue is the safety of medical staff at the frontline, who are extremely vulnerable to being exposed to Covid-19, risking their lives. Furthermore, issues of mental health, such as the danger of burnout syndrome, pose significant concerns. Unfortunately, there are no guidelines or practices in place to protect their mental health.  Legal protection for health workers during the Covid-19 pandemic consists of preventive protection efforts and repressive protection efforts. The government provides preventive protection through a vaccination program. Repressive protection is given by the Government by imposing sanctions for perpetrators of violence and discrimination against health workers who are on duty. Besides, the Government has provided incentives and death benefits.