Abstract The purpose of this research is to see tourist destinations in Prov. Lampung has the potential to become a sharia tourism, this is supported by an assessment of four aspects in tourist objects which include attractions, amenities, accessibility and ancillary. This research is descriptive analysis, the research data is obtained by distributing questionnaires, interviews and direct observation in 6 leading tourist destinations in Prov. Lampung which is the object of research. The results showed tourist destinations have advantages including adequate attractions by presenting scenic spots, supporting facilities and infrastructure for tourists, the availability of easily obtained information, and uniqueness with the concept of sharia in managing tourist attractions. However, there are still some weaknesses that need to be improved, including the absence of a guarantee of halal food products, the unavailability of adequate public transportation to get to tourist attractions, and no optimal cooperation between the government and managers. Halal tourism in Lampung Province has an opportunity due to the absence of sharia tourism in the Lampung area and it answers the needs of the Muslim community for Islamic tourism in Lampung. Keyword: Halal tourism, economic growth. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk melihat destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut didukung dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, data penelitian diperoleh dengan meyebarkan kuesioner, interview dan observasi langsung di 6 destinasi wisata unggulan yang ada di Prov. Lampung yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut di dukung dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary. Destinasi wisata memiliki keunggulan meliputi atraksi yang memadai dengan menyajikan spot pemandangan, sarana dan prasarana penunjang wisatawan, ketersediaan informasi yang mudah diperoleh, serta keunikan yang berkonsep syariah dalam pengeloaan tempat wisata. Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaki yaitu meliputi belum adanya jaminan kehalalan produk makanan, belum tersedianya tranportasi umum yang memadai untuk menuju tempat wisata, serta belum terjalin kerjasama antara pemerintah dan pengelola secara optimal. Halal tourism di Provinsi Lampung memiliki peluang dikarenakan belum adanya wisata syariah di daerah Lampung dan memjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pariwisata syariah di Lampung. Keyword: Halal tourism, pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai pembangunan. Pembangunan adalah pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan awalnya dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena, sebuah masyarakat akan dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut sangat tinggi dan mengalami perubahan.Penelitian ini didasarkan pada teori pembangunan oleh beberapa ahli yakni Rostow dan Lewis. Teori Arthus Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Sedangkan Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional.Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keadaan Indonesia saat ini sedang kesulitan karena pandemi Covid-19, dimana banyak kegiatan atau tempat-tempat wisata yang sangat terdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat seperti kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi dan pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terpukul.. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan desa wisata, dimana pengelolaannya yang berbasis masyarakat dan berkonsep green economy. Kemudian akan melihat bagaimana pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan masyarakat sebagai pengelola ataupun di sekitar desa wisata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Obervasional analitik dengan menggunakan rancangan penelitian case control atau kasus kontrol. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Seluruh desa wisata telah melakukan pengelolaan dengan menerapkan kosep green economy dan Pandemi covid-19 yang melanda memberikan dampak yang signifikan pada pelaku usaha wisata, tak terkecuali pengelola desa wisata.

In order to increase the country's economic growth, a stimulus is needed that can be used to detect whether there is an effect or not on changes in economic growth. As in the concept of modern economic growth which involves the role of household consumption and government expenditure. This thesis also uses the variable of state debt as a form of economic stimulus so that it will increase further and the distribution of zakat is also used as a driving factor for public consumption. This study aims to analyze whether there is an influence of zakat, consumption, state debt and government spending on economic growth in Indonesia for the period 2018-2020. The type of data used is secondary data obtained from BPS, BI, and the Ministry of Finance through published agency reports that were analyzed using multiple linear regression with the help of the E-Views 10 Program. The results of this study are the variables of zakat, consumption, state debt and government spending simultaneously have an effect on economic growth in Indonesia for the 2018-2020 period. The basic formulation of the philosophy of Islamic economic development includes the first Tawhid rububiyah, which states the basics of Allah's law to further regulate the development model based on Islam. Second, justice, namely development that is not lame (gaps), but equitable economic development (growth with equity). The third is the Khilafah, which states that humans are Allah's representatives on earth to prosper the earth and are responsible to Allah regarding the management of the resources entrusted to them. and lastly, Tazkiyah, which is to purify humans in their relationship with Allah, each other and the natural environment, society and country. Keyword : National Debt, Economy, Zakat

Indonesia has the largest Muslim population, where the value of receiving zakat in Indonesia should have enormous potential for the welfare of the people. This can be seen from the receipt of zakat from BAZNAS, LAZ and OPZ in 2019 reaching Rp. 10,227,943,806,555. This is what makes zakat has the potential as a source of state revenue. Purpose: Therefore, this study aims to determine the potential of zakat as state revenue as well as its management and distribution. Research Methodology: The research method used by researchers is a descriptive qualitative method with a type of literature study. Where data collection is obtained from various sources in the form of articles and journals related to the discussion. Result: The results of this study indicate that zakat zakat has the same goal as one of the goals of the state contained in the 1945 Constitution, namely advancing the welfare and prosperity of the people and reducing economic inequality. This is what makes the potential for receiving zakat as a source of state revenue. As for the management and distribution mechanism in including zakat as an instrument of state revenue, that can be done in two ways, namely by centralizing the collection or collection of zakat funds into the State Treasury Account which will then be budgeted in the APBN to be managed and distributed to mustahik according to Islamic law. Keywords: 1. Zakat 2. Economy 3. State Wealth