<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The purpose of this article is to review the form of the </em><em>breach law and the legal protection of trade secrets in franchisor business in Indonesia. Collecting primary and secondary law material through literature review technique. Agreement arranged in III KUHP about engagement. In Komala restaurant franchise agreement there are due to law in case of breach, that is when the franchisee do not pay the royalty fee to the franchisor, so franchisee obliged to pay the royalty fee who have not paid to the franchisor interest expense in payment royalty fee. In an culinary enterprise which is franchised must be have a secret like secret ingredients also the business implementation method. Trade secrets in franchise need to be protected to prevent recipe burglaries and unhealthy business competition. The franchisee must replace the loss of the secret company ownership. The franchise agreement is one of the law protection aspects. It is because agreement can be used as strong legal fundament to enforce legal protection of trade secrets and for both sides.</em></p><p><em>Keywords: Franchise, Trade Secrets, Breach.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kuliner di Indonesia. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian waralaba Komala restaurant terdapat akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar <em>royalty fee</em> yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar <em>royalty fee</em> yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran <em>royalty fee</em>. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.</p><p>Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.</p>

<p>Abstract<br />This  article  aims  to  determine  online  arbitration  conformity  with  the  legal  system  in  Indonesia  and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive reserach, which is a research meant to give descriptions concerning research results accompanied by the analysis of the prevailing law. The article approach in this study is the approach of legislation and qualitative approach. This type of article data used include primary and  secondary data.  Source of  research  data collection  techniques  used  is  field  study  and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.The result showed that online arbitration does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the difference in online arbitration conduct online using internet network.</p><p>Keywords:  Online  Arbitration,  Act  No.  30  of  1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, BANI Arbitration Center</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Dalam artikel ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta. Spesifikasi artikel ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan artikel dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data  artikel  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri <br />sebenarnya belum diterapkan di Indonesia, hanya saja prosedur untuk melakukan arbitrase online sama hal nya dengan prosedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.</p><p>Kata kunci: Arbitrase Online, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>

<p>Abstract<br />This article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in<br />2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.</p><p>Keywords: Cartel; KPPU; Broiler Chicken</p><p>Abstrak<br />Artikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi pada tahun 2015 oleh beberapa produsen . Hal ini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta parent stock, sehingga ayam broiler yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga daging ayam broiler di pasaran bisa naik karena berkurangnya jumlah peawaran dari produsen. Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewenangan KPPU dalam memberikan saran kepada pemerintah serta upaya dalam rangka mencegah praktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai<br />saran serta upaya KPPU dalam mencegah kartel unggas.</p><p>Kata kunci : Kartel; KPPU; Daging Ayam Broiler</p>

The development of technology introduces people to the topic of the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), big data, and the blockchain. The blockchain became popular in 2009 and growing rapidly because the use of the Blockchain tends to be profitable in the business and government systems. This study aims to identify and analyze regulations regarding blockchain in Indonesia. This study compares blockchain regulation in Indonesia with countries in the Americas, Europe, and Asia. Based on regulatory comparisons with several countries, blockchain regulation in Indonesia is still weak. The blockchain, which stores several smart contracts, needs to be further regulated in the legislation. The use of blockchain that knows no boundaries of time and territory is the government's task in making several regulations, including regulations regarding taxation, protection of personal data, and prevention of money laundering and terrorist financing. One way that can be done is to fulfill the recommendations from the FATF which has previously regulated how blockchain works. In addition to the government, the active role of the community, especially crypto asset trading actors is needed to build a healthy ecosystem and bring prosperity to society and the country.

<p>Abstract<br />This article aims to know the enforcement of business competition law in the implementation of indirect  evidence on cartel practices.This article belongs to legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems encountered who based focus read and study materials primary and secondary law. For law drafting to be able to produce arguments for new theories or concepts, it is a prescription for solving the problems of this legal research. The results of the research indicate that the enforcement of business competition law against cartel practices in Indonesia continues to face obstacles and has not been maximized. This indirect evidence can be used as a solution to the difficulty of proving the practice of cartels in business competition laws, provided that they are equipped with other evidence. Indirect evidence may be included in the category of evidence in Article 42 of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition.<br />Keywords: Law Enforcement; Indirect evidence; Cartel Practices</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap penerapan alat  bukti tidak langsung (indirect evidence) terhadap praktik kartel. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menyatakan penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih menemui kendala dan belum maksimal. Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) ini dapat dijadikan solusi atas sulitnya pembuktikan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha, Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <br />Kata Kunci: Penegakan Hukum; Indirect evidence; Praktik Kartel</p>