Makna utama dari pelayanan publik selalu dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi berwenang dalam memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting, sebab bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak, yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Untuk mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) di wilayah Kabupaten Bandung diperlukan Rumusan Kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan supaya diperoleh kebijakan yang paling tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengacu kepada Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (1980). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el sudah berjalan, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Melalui 4 variabel pada model Edward III hasilnya menunjukkan bahwa Disduk Capil Kabupaten Bandung memenuhi 1 variabel yakni Faktor Disposisi, sedangkan Faktor lainnya seperti komunikasi, sumberdaya dan struktur organisasi menemui kendala yang bisa mengambat implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan KTP el. Dari faktor penghambat tersebut diperoleh Kebijakan yang paling tepat untuk di implementasikan adalah pembangunan sistem pelayanan Adminduk dan catatan sipil berbasis aplikasi Website / aplikasi android. Main meaning of public service is always associated with activities carried out by the authorized agency in providing assistance and convenience to the community. This public service is becoming increasingly important, because it is in direct contact with many people, who have a variety of interests and goals. To optimize Population Administration Services for Making Electronic Identity Cards (KTP el) in the Bandung Regency area, a Policy Formulation is needed by considering the factors that hinder policy implementation in order to obtain the most appropriate policy. The method used is a qualitative approach with reference to the policy implementation model developed by Edward III (1980). The results of study can be concluded that, implementation of population administration service policies has been running, but there are still some obstacles that must be faced. Through the 4 variables in the Edward III model, it is found that Department of Population and Civil Registry of Bandung Regency fulfills 1 variable, namely the Disposition Factor, while other factors such as communication, resources and organizational structure encountered obstacles that could hinder the implementation of population administration service policies. From these inhibiting factors, the most appropriate policy to be implemented is the development of the administrative service system and civil registration based on the Website / Android application.

Perkembangan teknologi membawa perubahan pada hampir semua aspek. Perkembangan ini pula yang memaksa manusia mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu cepat. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu dibuat aplikasi khusus yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi khusus tersebut tidak hanya diperlukan oleh industri-industri besar saja, tetapi pada Usaha Kecil Menengah (UKM) juga. Bagi industri setingkat Usaha Kecil Menengah (UKM), kehadiran aplikasi berbasis teknologi informasi ini membawa dampak sangat besar, contohnya pada UKM laundry yang mana bisnis laundry merupakan salah satu jenis UKM dalam industri rumahan bidang jasa yang sedang berkembang saat ini. Mayoritas UKM laundry masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan usahanya, sehingga manajemen dan pengontrolan usaha yang dilakukan pemilik usaha terhadap pekerja kurang optimal. Terlebih jika pemilik mempunyai lebih dari satu usaha laundry. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi Desktop menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) yang dapat mengoptimalkan manajemen industri UKM laundry dan dapat dijalankan tanpa harus terhubung dengan koneksi internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi manajemen laundry telah berhasil dikembangkan.

Currently, the presence of wood is becoming increasingly scarce. In addition, the recognition of wood is still using wood experts, who basing their judgments on the characteristics that can be seen by eye directly such as color, texture and so on. However, wood experts are still few and have a disadvantage that the results obtained are still not sufficiently accurate and time consuming. The purpose of this research is to develop Indonesian commercial woods classification system based on GLCM and k-Nearest Neighbor. Procedures of the wood classification system includes image acquisition using a digital camera, then a preprocessing steps by converting the original image to grayscale image and sharpening the image, after that do texture feature extraction using Gray Level Cooccurrence Matrix (GLCM) with the parameters used are Contrast, Correlation , Energy, Entropy, and Homogeneity, at each direction that are 0°, 45°, 90°, 135°,and the last step is the classification using the k-Nearest Neighbor (k-NN). The testing results show that the testing data can be classified accurately 100% is a testing data derived from the training database with k = 1. In general, the greater the value of k then the classification success rate decreases.