Central Kalimantan in order to determine the level of motivation and social demand for telecommunications operations in the rural area. The study was conducted using quantitative method, Ana Alt survey quota sampling. Based on the survey results revealed that people are highly motivated and require telecommunications operations in their village in order to have telecommunications easily, quickly and smoothly for agricultural purposes such as the distribution of the harvest, the need for knowledge, the need to increase the income and needs of communication with their family and friend who are planted away from the village or wander in other areas. It is expected that telecommunications providers pay attention to the villages that have a society with a high motivation and needs in telecommunications access, so that the implementations of telecommunications in rural areas become more effective and efficient in order to support the law no. 36 Years 1999 Article 3 of the purpose of the operation of telecommunications and law No. 6 Years 2014, Article 8 and Article 12 of development and community empowerment. Keywords : Motivation, needs, rural, operation, telecommunication   ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di desa Sei. Liju, Desa Jamut dan desa Liang Buah di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat motivasi dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di desa tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode survei secara kuantitatif dengan teknik quota sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat sangat termotivasi dan membutuhkan penyelenggaraan telekomunikasi di desanya agar dapat melakukan telekomunikasi secara mudah, cepat dan lancar untuk keperluan pertanian serta pendistribusian hasil panen, kebutuhan untuk pengetahuan, kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan komunikasi dengan keluarga dan kerabat mereka yang berada di lokasi jauh dari desa atau merantau di daerah lain. Diharapkan pihak penyelenggara telekomunikasi dapat memperhatikan desa-desa yang memiliki masyarakat dengan motivasi yang tinggi dalam mengakses telekomunikasi, sehingga realisasi penyelenggaraan telekomunikasi di pedesaan menjadi lebih efektif dan efisien guna mendukung Undang-Undang no. 36 Tahun 1999 pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dan Undang-Undang No.6 tahun 2014 pasal 8 dan pasal 12 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kata Kunci : Motivasi, kebutuhan, masyarakat, desa, penyelenggaraan, telekomunikasi

This research was conducted in the city of Palangkaraya in Central Borneo and city of Banjarbaru in South Borneo in order to describe the perception of public, especially in the city of Palangkaraya and the city of Banjarbaru about the Impact of to-up mobile credit's by ATM to the SMEs mobile credit seller. The research was conducted by survey method and quantitative approach, while the sampling technique used was quota sampling and quantitative descriptive analysis performed. The results showed the less Impact of top-up by ATM to the SMEs credits seller, because top-up by ATM have certain customer segment. However, the top-up by ATM economically very positive impact for the people, eventhough its needs long time transistion of top-up SMEs to the ATM. According to the most people and SMEs need regulation and oversight to create more conductive business for SMEs Keywords : Impact, SMEs, Mobile top-up, Top Up Credit, ATM   ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dan kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat khususnya di kota Palangkaraya dan kota Banjarbaru tentang dampak isi ulang pulsa di ATM terhadap UMKM penjual pulsa seluler. Penelitian dilakukan dengan metode survey dan pendekatan kuantitatif sementara teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling dan analisa dilakukan secara deskriftif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi ulang pulsa seluler di persepsikan kurang berdampak terhadap UMKM penjual pulsa seluler dikarenakan isi ulang pulsa di ATM maupun isi ulang pulsa di kios pulsa memiliki segmen pelanggannya masing-masing. Namun demikian dengan adanya isi ulang pulsa di ATM sangat berdampak positif secara ekonomi bagi masyarakat meskipun peralihannya dari kios pulsa ke ATM atau pola pembelian pulsa berlangsung dalam waktu yang lama. Menurut sebagian besar masyarakat dan pelaku UMKM penjual pulsa seluler bahwa perlu pengawasan dari pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi UMKM penjual pulsa seluler. Kata Kunci: Dampak, UMKM, Penjual Pulsa, isi ulang pulsa, ATM

This study is conducted to gather illustration related to recent status and development of Project Loon in different countries A B S T R A KKata kunci : Poyek Loon Lisensi frekuenisi Perizinan ruang udara Studi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan perkembangan Proyek Loon di berbagai negara saat ini dari berbagai aspek hingga awal tahun 2017. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Google melakukan trial Loon di Selandia Baru, Brazil, dan Australia, saat ini Proyek Loon masih mengusahakan uji coba dan komersialisasi di negara-negara Asia yaitu di India, Sri Lanka dan Indonesia terutama negara dengan banyak penduduk di wilayah terpencil yang masih belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Dalam perjalanannya, uji coba dan komersialisasi Proyek Loon di beberapa negara tersebut terkendala beberapa hal, terutama perizinan, baik lisensi frekuensi maupun perizinan ruang udara.

Digital finance trading is a thriving market in Indonesia as an emerging country with enormous digital economy potency in the world. The increasing number of transactions in this market yields inevitable risks such as illegal trading, ponzi scheme, or binary option that may harm Indonesian investors as well as developers. Amid its huge potential in the future, this AI-based finance “trading robot” brings regulatory challenges since it may expose a gray area of the regulation. Study on this matter is limited. Therefore, this chapter introduces trading robot regulation in Indonesia based on narrative policy analysis approach through literature reviews, which highlights three domains of discussions: 1) the provider legality; 2) the technology specifications, and 3) the developer criteria.

A B S T R A K Kata kunci : Efektivitas Perangkat Program Desa Broadband TerpaduPemerintah berkomitmen mendukung pertumbuhan e-commerce dan ekonomi digital di Indonesia untuk mencapai visi Indonesia 2020 sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Secara fundamental diperlukan dukungan konektivitas nasional dari tingkat pusat sampai ke tingkat lokal, salah satunya melalui program KPU/USO yaitu program DBT (Desa Broadband Terpadu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perangkat pada program DBT phase 1 dan keterkaitannya dengan konektivitas, dengan menggunakan metode analisis kepentingan kinerja dan uji statistik Chi square. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas perangkat meliputi variabel kondisi, fungsi, pemeliharaan dan pemanfaatan rata-rata adalah 84,5 persen. Dengan nilai efektivitas tersebut diketahui bahwa keseluruhan variabel kondisi perangkat, fungsi dan pemanfaatannya tidak mempengaruhi konektivitas. PendahuluanPemerintah berkomitmen mendukung pertumbuhan e-commerce dan ekonomi digital di Indonesia dalam rangka mencapai visi Indonesia 2020 sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Namun berdasarkan data BPS tahun 2014 ada sekitar 7.527 desa tanpa sinyal dan BTS di Indonesia dan sebagian besar adalah wilayah rural. Akibatnya pengembangan e-commerce belum signifikan di daerah rural serta terkesan hanya terpusat di wilayah urban. Karenanya diperlukan dukungan konektivitas nasional secara menyeluruh dari urban sampai ke tingkat lokal. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun aksesibilitas yang merata hingga ke rural area serta mendorong pemanfaatan TIK di seluruh wilayah layanan akses. Sebagaimana yang dilakukan Kementerian Kominfo melalui program KPU/USO (Kewajiban Pelayanan Universal) yaitu program pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang diarahkan pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi di desa tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi (Permenkominfo Nomor 32/PER/M. KOMINFO/10/2008).