Penerapan kebijakan sertipikat tanah elektronik tidak mudah. Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan tersebut berasal dari lingkup eksternal jajaran Kementerian ATR/BPN, seperti pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali permasalahan eksternal tersebut, yang secara khusus terjadi di wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai teknik untuk pengumpulan data primer sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian sejumlah pustaka dan peraturan perundang-undangan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis konten. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat sejumlah tantangan untuk mengimplementasikan sertipikat tanah elektronik seperti persoalan batas wilayah administrasi yang belum tuntas, ketiadaan kebijakan pembaharuan data pertanahan, faktor sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya ketidaktuntasan dalam penetapan batas wilayah adminisitrasi dan budaya analog yang masih berkembang di kalangan masyarakat pemilik sertipikat yang ada di Kota Magelang dan di Kabupaten Magelang menjadi persoalan eksternal yang wajib diselesaikan agar kebijakan sertipikat tanah elektronik dapat dilaksanakan.