This study aims to conduct a study of different wangsa marriage at Balinese in Lombok. This phenomenon is related to the basis of the determination of the social stratification of Hindus in Lombok and finds a solution to the problem raised. This research was designed in interpretive descriptive research using an empirical juridical study model. Data source of this study consisted of two, namely primary and secondary. The results of the study found (1) the basis for determining the social stratification of Balinese Hindus in Lombok, namely, the interpretation of erroneous religious norms, namely from catur varna become catur wangsa. Catur varna uses the basis of guna (talent) and karma (tendency) in determining social stratification. Catur wangsa using birth is the basis for determining social stratification. In this regard, the patrilineal cultural traditions of Balinese Hindu community in Lombok calculate the kinship relationship of a child following his father's lineage. (2) with regard to changes in the determination of the social stratification system, women are psychologically pressured because of injustice to treatment. (3) the alternative is that if the marriage between the tri wangsa woman and the man outside tri wangsa is the marriage process of the ngerorod model or elopement.

This study aims to conduct a study of land pawning legalization, particularly regarding the basis and principles of pawning agricultural land in Balinese community customs in North Lombok. This phenomenon is related to the still implementation of the land pawning system under customary law, in the sense that the implementation still refers to the interests of people who have strong capital. This research is designed in a qualitative descriptive research type using a case study approach. The results of this study found that the Legal Basis and the principle of implementing agricultural land pawning refer to the national law which is imbued with customary law, namely with the characteristics of communalistic customary law, religious magic in dealing in agreement in words and actions. There are two kinds of land pawning, namely dead pawning, and life pawning. Dead pawning recognizes the time limit for land returning without a living pawning ransom. Living pawning does not recognize the minimum time limit that the mortgaged can do one harvest before it can be redeemed. Transactions carried out with legal assistance or testimony from the hamlet head or village head will be clear, guaranteed, or protected by law, especially against claims from third parties.

Perkembangan internet yang sangat pesat melalui media E-commerce membuat penggunanya harus mengikuti dari perkembangan tersebut, perubahan status dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital salah satunya adalah media sosial Facebook yang banyak digunakan masyarakat. Facebook sudah dijadikan sebagai lahan bisnis yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli, sehingga Facebook dijadikan tempat untuk menjual berbagai produk barang baru maupun barang bekas dan jasa. pokok permasalahannya : 1).Bagaimanakah cara user Facebook bertransaksi jual beli online agar tidak mengalami kerugian ? 2). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen ketika terjadi tindak penipuan transaksi jual beli Online ? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian nya adalah:1). Dalam transaksi jual beli online melalui media Grup Facebook pembeli harus memperhatikan akun kejahatan dan akun Facebook real diantaranya adalah : 1. profil pengguna 2. Memperhatikan deskripsi barang 3. Foto barang 4. Nomor kontak 5. Pengiriman 6. Lamanya akun di buat 7. Rekomendasi anggota Grup. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui jual beli online pada media Facebook dengan transaksi jual beli konvensional memiliki status sama di mata hukum  Perlindungan hukum bagi para pihak pun pada intinya sama di mata hukum, yaitu adanya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam perdagangan baik itu perdagangan secara konvensional maupun perdagangan melalui media online dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan dua cara litigasi dan non litigasi, pada penyelesaian sengketa litigasi para pihak dapat menggunakan (1). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (2). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pada penyelesaian sengketa non litigasi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, kedua belah pihak menyelesaikan masalah ketidak sesuaian barang mandiri ataupun melalui forum Grup jual beli online sebagai penengah