Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang daging babi di Pasar Badung terhadap pemilihan tempat pemotongan dan menelusuri alasan dilakukannya pemotongan babi di rumah sendiri. Seluruh pedagang daging babi di Pasar Badung yaitu sebanyak 38 pedagang digunakan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai pedagang daging babi yang terdapat di Pasar Badung dengan menggunakan panduan kuesioner. Data yang diperoleh disajikan dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian persepsi pedagang daging babi terhadap tempat pemotongan babi di Pasar Badung diketahui bahwa dari 38 pedagang daging babi terdapat 95% pedagang daging babi yang melaksanakan pemotongan babi di RPH dan sebanyak 5% pedagang yang melaksanakan pemotongan di luar RPH. Biaya pemotongan di RPH Pesanggaran sebesar Rp 47.500/ ekor dan pedagang daging babi yang melaksanakan pemotongan di luar RPH dikenai biaya pemotongan sebesar Rp 100.000/ekor. Lama proses pemotongan setiap ekor babi di RPH Pesanggaran ± 2 jam, dan lama proses pemotongan di luar RPH yaitu mencapai 4 jam. Lokasi RPH dengan rumah pedagang bervariasi yaitu 4-20 km. Namun pedagang yang memilih memotong di luar RPH dikarenakan jarak tempat tinggalnya yang jauh dengan lokasi RPH. Mereka memahami proses pengolahan limbah RPH, serta mampu menyatakan bahwa pelaksanaan pemotongan babi di RPH bertujuan agar produk daging babi yang mereka jual kualitasnya baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi konsumen nantinya. Sayangnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh pedagang daging babi tentang RPH, penyakit zoonosis dan meatborne disease masih kurang. Jarak antara lokasi pedagang dengan RPH menjadi alasan yang paling mendasari pedagang memilih memotong ternak nya di rumah. Pengetahuan dan wawasan pedagang daging babi yang kurang tentu akan mempengaruhi kualitas daging yang mereka jual nantinya, sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang RPH, penyakit zoonosis dan meatborne disease sehingga para pedagang daging babi nantinya dapat melaksanakan pemotongan yang benar dan daging yang mereka jual kualitasnya terjamin dan sangat layak untuk di konsumsi. Selain itu di harapkan juga agar setiap kabupaten/kota harus mempunyai RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh kementerian pertanian.