Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat  yang dilakukan secara tanpa ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan,  pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir studi menunjukan bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga adanya transformasi karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin tidak menghapuskan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait serta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi hingga sanksi pidana akibat pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin. Writing this article aims to determine legal protection for creators for the existence of transformational works in Indonesia and the legal consequences for the unauthorized transformation of sculptural works. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, analytical and conceptual approaches. The final results of the study show that legal protection is realized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that the transformation of sculptural works carried out without permission does not abolish the exclusive rights of creators to obtain economic rights over their creations by paying attention to reasonable royalty fees between creators. with related parties as well as liability in the form of compensation to criminal sanctions due to the unauthorized transformation of a sculptural work.

Penggunaan tenaga kerja asing saat ini masih banyak dan sulit dihindarkan dikarenakan beberapa faktor, yang diantaranya dalam kegiatan penanaman modal dalam rangka pembangunan nasional dan untuk penguasaan dan alih teknologi sebagai proses berlanjut dan berkesinambungan sehingga memungkinya adanya penggunaan tenaga kerja asing,masih minimnya tenaga kerja Indonesia yang ahli dan terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing. kurang tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan yang tersedia,penggunaan mesin-mesin berteknologi canggih yang memiliki resiko tinggi jika yang menangani bukan dari tenaga ahli,semakin menjamurnya usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja warga Negara asing. Di Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing, baik bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing atas dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing,apa saja sanksi hukum bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Jenis penulisan yuridis normatif dimana pendekatan dilakukan melalui menelaah terori-teori, asas-asas, peraturan, konsep-konsep.Sehingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing ialah mewajibkan pemberi kerja membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, dan sanksi administrative yang dapat dikenakan bagi pemberi kerja yang tidak membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing

Penelitian ini bertujuan untukemahami bagaimanakah pengaturan jual beli online dalam hukum di Indonesia dan bagaimanakah aspek hukum jual beli secara online dalam perjanjian.  Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan fakta dan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai jual beli secara online diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana sebagai penerapan pasal 1313 KUHPerdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian bisa menerapkan KUHPerdata yang jadi dasar diakui sahnya perjanjian dimana keabsahannya tercantum syarat 1320 KUHPerdata yakni:   kecakapan, kesepakatan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu.Sedangkan penerapan asas Konsensualisme dalam perjanjian online yang didasarkan oleh ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa adanya suatu perjanjian berarti pihak satu dengan pihak lainnya setuju untuk mengikatkan dirinya.   This study aims to understand how the online arrangement in the sale and purchase agreement and how the legal aspects of buying and selling online in the agreement. This research uses normative legal research methods. While the approach used is to use the fact approach and statute approach. The results of this study indicate that the regulation regarding online trading is regulated in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which is the legal basis for applying article 1313 of the Civil Code. The parties who entered into the agreement can apply the KUHPer which is the basis for the validity of the agreement where the validity is stated in the terms of the 1320 KUHPer, namely: skill, agreement, a halal cause and a certain thing. While the application of the principle of consensualism in an online agreement based on the provisions in Article 1313 of the KUHPer which confirms that an agreement means that one party with another party agrees to bind themselves.

Abstract The writing of this article aims to determine the authority of a substitute notary in carrying out the duties and positions of a notary and to find out the responsibilities of a substitute notary when committing an unlawful act in making an authentic deed. This research examines empty norms using normative research methods, with a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The search for legal materials uses document study techniques, as well as analysis studies using qualitative analysis. The results of this research show that the responsibilities of a Notary Substitute are the same as that of a Notary Public, although they have different competencies, which can be seen through the requirement that a substitute Notary be appointed only with a Bachelor of Law graduates and have worked in a Notary Office. This cannot guarantee that the Substitute Notary will work properly and will not discriminate against the position of the Notary who has responsibility for the deed he made without a time limit and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. The principle of responsibility based on error is the basis for imposing sanctions on a Substitute Notary who is proven to have committed an unlawful act and is responsible for his actions in Civil, Criminal, code of ethics as well as administratively and is not associated with the responsibility of the Notary being replaced. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris pengganti dalam menjalankan tugas serta jabatan notaris dan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Riset ini mengkaji norma kosong menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti sama dengan Pejabat Notaris meski memiliki kompetensi yang berbeda yang dapat dilihat melalui syarat diangkatnya notaris pengganti hanya dengan lulusan Sarjana Hukum dan pernah bekerja pada Kantor Notaris. Hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa Notaris Pengganti akan bekerja dengan baik dan tidak mendiskriminasi jabatan Notaris yang memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya tanpa adanya Batasan waktu dan tidak dikaitkan dengan tanggungjawab Notaris yang digantikan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan dasar pengenaan sanksi kepada Notaris Pengganti yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Perdata, Pidana, kode etik serta pula secara administrasi dan tidak dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris yang digantikan.

AbstrakRokok salah satu barang yang paling digemari di kalangan masyarakat pada saat ini. Dilihat dari pengertiannya bahwa rokok itu gulungan tembakau kira-kira sebesar jari kelingking yang dikemas daun nipah, kertas yang nantinya akan menghasilkan asap setelah adanya pembakaran terhadap rokok tersebut. Banyaknya minat konsumen terhadap rokok menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang atau tidak bertanggungjawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan rokok yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di kemasan rokok. Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menerakan tanggal kadaluarsa.