The implementation of rehabilitation on underage narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation process, but this policy has never been applied, most of the underage narcotics users were sentenced to be put in jail than taking rehabilitation. The formulation of the problem in this thesis is: why is the implementation of rehabilitation on underage narcotics users so low. What is the problem with implementing rehabilitation on underage narcotics users? What do the police at Polda Lampung do on underage narcotics users? The result of the research show that the implementation of rehabilitation on underage narcotics users is not in line with state regulations, they are government policy, policy of health minister on technical regulation on medical rehabilitation for the drugs addicts, drugs users, and victim of drugs users, which stated that the underage narcotics users is supposed to be put in rehabilitation but this rule has never been applied on, most of the underage narcotics users were put in jail than on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society about the law is not optimal, and the effort of Kepolisian Daerah Lampung in solving the underage narcotics users is through preemptive, preventive, and repressive way. Keywords: Rehabilitation, Under Age, NarcoticsAbstrak Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika di bawah umur berdasarkan peraturan negara narkotika, pengguna pecandu narkotika wajib mengambil proses rehabilitasi, tetapi kebijakan ini belum pernah diterapkan, sebagian besar narkotika di bawah umur pengguna dihukum untuk diletakkan di penjara daripada mengambil rehabilitasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: mengapa pelaksanaan rehabilitasi pada narkotika pengguna di bawah umur sangat rendah. Apa masalah dengan melaksanakan rehabilitasi pada pengguna narkotika di bawah umur? Apa yang polisi di Polda Lampung lakukan pada pengguna narkotika di bawah umur? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi pada pengguna narkotika di bawah umur tidak sejalan dengan peraturan negara, mereka kebijakan pemerintah, kebijakan menteri kesehatan pada regulasi teknis rehabilitasi medis untuk pecandu obat, pengguna narkoba, dan korban narkoba pengguna, yang menyatakan bahwa pengguna narkotika di bawah umur seharusnya dimasukkan ke dalam rehabilitasi tapi aturan ini belum pernah diterapkan pada, sebagian besar pengguna narkotika di bawah umur yang dimasukkan ke dalam penjara dari pada rehabilitasi. Masalah rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum Direktorat Narkoba Polda Lampung pada pelaksanaan rehabilitasi tidak optimal, budaya hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat tentang hukum tidak optimal, dan upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam memecahkan pengguna narkotika di bawah umur adalah melalui cara preemptive, preventif, dan represif. Kata Kunci: Rehabilitasi, di Bawah Umur, Narkotika

One solution that can be taken in handling cases of child crime is a restorative justice approach. Therefore, Police investigators are required to have the right options to carry out diversion activities in handling child criminal cases. The purpose of this study was to examine the implementation of restorative justice by North Lampung Police investigators and the victims’ in carrying out diversion. The method used in this study is the normative legal method. The approach used is an empirical juridical approach, in this case relating to the implementation of restorative justice in the implementation of diversion against victims of child crime. This research conducted in Polres Lampung Utara, Indonesia. Based on the results of the study, it was concluded that restorative justice refers to the second precept in Pancasila and carrying out the investigation based on the provisions of KUHAP, Law concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law concerning Child Protection and Law concerning Child Protection. Meanwhile, the implementation of restorative justice is to prevent the repetition of criminal acts committed by children and keep children away from the negative influences and implications of the judicial process. The inhibiting factors are the lack of coordination between agencies carrying out diversion at the investigation level, understanding of the meaning of diversion, lack of public trust in the rules for implementing diversion and regulations regarding supervision of the implementation of the results of the diversion agreement.

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu .   Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur  ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi.   Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga malpraktek bisa atau diminimalisir. pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar pemangku kepentingan tersebut bila terjadi malpraktek medis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat awam belum memahami perbuatan-perbuatan dan kesalahan tenaga kesehatan yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktek medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menyebabkan kerugian pasien.

Article 44 of the Penal Order stipulates that it is not punishable for anyone acting in a state of disficed or impaired soul due to a disease. Article 44 of the Criminal War clearly mentions one of the possible restrictions on a person's ability to account for his or her actions before the law. The research methods used in this study are normative approaches and empirical approaches. The data sources in this study consist of primary data and secondary data. The problem is, in the process of investigating the perpetrator of a crime suspected of having a psychiatric disorder and whether the legal consequences arising from the investigation of a criminal suspected of having a psychiatric disorder. The results of this study show that the investigation of suspected criminals with psychiatric disorders in accordance with sop investigations ranging from summons, arrest, detention, seizure, examination, requesting forensic expert information, shooting suspects and submiting case files to the court. As a result of the law that arises from the investigation of the perpetrator of the alleged criminal disorder based on the expert's description in this case forensic experts through psychological examination of the psychological condition of the perpetrator which from the results of Visum et Repertum Psychiatricum states that the suspect is in a healthy condition of his soul and continues the investigation process.