Tujuan dari pengembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga melestarikan alam serta lingkungan. Permasalahan yang muncul khususnya di Kabupaten Badung ialah masih ditemuinya banyak fasilitas penunjang pariwisata yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji terkait dengan makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan  berbasis lingkungan serta strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan  berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan solusi strategi atau kebijakan yang tepat terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan menitikberatkan pada pengembangan pariwisata jangka panjang yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang tepat khususnya di bidang perencanaan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan keparwisataan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Nilai filosofi Tri Hita Karana sangat tepat untuk diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain merumuskan kebijakan, strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di kabupaten badung dapat dilakukan dengan memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata juga sangat penting untuk dilakukan dengan memegang prinsip nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

The Law on Notary Position (hereafter called UUJN) states the honorarium, but in practice, it has certain limits. The uncertainty of honoraria can lead to misunderstanding between the notary and the client. This research was conducted with the aim of revealing whether the determination of the economic value of each deed in the practice of implementing the position of a notary is in accordance with the provisions of the UUJN and whether a notary can provide legal services in connotarial matters to underprivileged people. This research was designed using juridical-empirical research methods. The results of this study indicated that the determination of the economic value of each deed in the practice of implementing the position of a notary is in accordance with the provisions of UUJN as stipulated in article 36. All public officials who have agreed on the arrangement of the honorarium state that they must have a sense of binding and the existence of coercive power which is adjusted to the provisions in UUJN. In addition, a notary can provide legal services in the field of connotarization to underprivileged people based on a notary's morality and integrity. This is supported by Article 37 of the UUJN which states that notaries are required to provide services free of charge to people who cannot afford it.

Abstrak—Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan nasional, yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia? Kendala-kendala apakah yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai pengadilan pajak dan dapat terwujudnya Pengadilan Pajak yang profesional, independen, dan terpercaya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam dua (2) lembaga yaitu pembinaan teknis-yudisial oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasi oleh Kementrian Keuangan. Adanya dualisme ini menyebabkan banyak pihak yang meragukan kemandirian dan independensi Pengadilan Pajak. 2) Kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota Negara dan adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen ) jika banding wajib pajak  dikabulkan sebagian atau ditolak.

The sale of imported secondhand clothing is prohibited by the Government because it is in violation and not in accordance with applicable laws and regulations. Regarding import trade, it is regulated in Article 47 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The imported secondhand clothing can be categorized as dangerous goods because it circulates freely and without prior checking. Based on the background of the problems that have been described, this research was conducted with the aim of outlining how the arrangements for the implementation of the sale of imported secondhand clothing in the City of Denpasar and how the implications of the sale of imported secondhand clothing for consumers in the City of Denpasar. This study was designed using an empirical research approach, in which this research was conducted according to the real situation in a community or the surrounding environment with the aim of finding facts or legal issues that exist. The results of this study indicated that the regulation of the sale of imported secondhand clothing is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of Imported Secondhand Clothing, where the secondhand clothing is prohibited from being imported into the territory of the Unitary State Republic of Indonesia because it has an impact on people's health and economy. The implication of the sale of imported secondhand clothing is very detrimental to the community especially in terms of health and economics. The use of imported secondhand clothes can also cause diseases such as itching, tinea versicolor, flu, etc., due to microbial bacteria attached to the secondhand clothes. Therefore, there is a need for socialization regarding these rules to the public and sellers of imported secondhand clothing, as well as enforcement of the rules through Raids against container sheds that distribute imported secondhand clothing to sellers.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana  turut memperparah penurunan kwalitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan public, untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara administrative, perdata maupun pidana mana kala pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kwalitas lingkunan hidup makin nyata.  Begitu pula dalam hal terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum pidana. Namun demikian penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan  daerah yang berkelanjutan.