This study deals with Politeness Strategies Used in Javanese Wedding Ceremony. The objectives of the study were to identify types of Politeness strategies and the pattern of strategies used in Javanese wedding ceremony. The approach used in this study are based on Politeness theory by Brown and Levinson (1987); Bald on record, Positive politeness, Negative politeness and Off-record strategy. This study employed descriptive qualitative design. The data were the transcriptions of recorded observation and interview. The data were taken from observation using audio visual recorder in Javanese wedding ceremony of Dina Wagiani and Oman Syahputra especially in some events which were Peningsetan (17th March 2012), Midodaremi (14th April 2012), Panggih (15th April 2012) dan Sungkeman (15th April 2012) that are held in Medan located at Jl. Marelan II Pasar IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. The finding showed that all the types of Politeness strategies were applied in Javanese wedding ceremony. The percentage of positive politeness was 54.21%, bald- on record was 33.16%, negative politeness was 8.95% and off-record was 3.68%. The most dominant type of politeness strategies used was positive politeness strategy. It was used because Javanese people try to satisfy the hearer and avoid conflicts with other people. They also applied it to make both families get closer each other, so there was no distance between them. They endeavor to maintain social harmony and solidarity between bride‘s family and bridegroom‘s family during wedding ceremony.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis “bentuk perlindungan hukum bagi kreditur Lembaga Pembiayaan Konsumen setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 “. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dengan metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach),   Pendekatan konspetual (conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach).  Hasil penelitian menunjukkan “bahwa bentuk perlindungan hukum bagi kreditur lembaga pembiayaan konsumen yang didalam perjanjian fidusianya tidak mencantumkan syarat materil dan syarat formil, maka kreditur  dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dianyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”  yang salah satunya dapat menuntut denda dan ganti rugi.”