ABSTRAKaccounting system ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keperilakuan organiasi yang diukur dengan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian dilakukan kepada 30 orang responden yang mempunyai wewenang dalam bidang keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner penelitian. Di dalam penelitian ini dikelompokkan variabel penelitian ke dalam dua kategori. Pertama variabel independen yang terdiri dari keperilakuan organisasi yang diukur dengan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Kedua adalah variabel dependen yaitu sistem akunatansi keuangan daerah. Untuk melakukan pengujian hipotesis maka digunakan metode analisis data secara kuantitatif. Alat uji hipotesis yang digunakan dalam proses pengujian hipotesis adalah model regresi linear berganda, uji f-statistik dan uji t-statistik. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. PENDAHULUANOtonomi daerah merupakan salah satu bagian dari demokratisasi guna menciptakan sebuah sistem yang power share pada setiap level pemerintahan. Selain itu otonomi daerah juga menuntut kemandirian sistem manajemen yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota bertujuan agar pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.Pemerintah Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengintensifkan langah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mencapai Good Government Governance. Langkah yang dilakukan pemerintah diberbagai Peraturan dan Undang-Undang adalah dengan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan yang dikelolanya adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan.Selaku pengelola dana public, pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi ...