Penelitian ini mengulas relasi antara organisasi masyarakat sipil/civil society organization (CSO) dengan pemerintah dalam upaya memperkuat praktik demokrasi. Tujuan telaah itu untuk memperlihatkan bahwa CSO dan pemerintah telah berkolaborasi dalam konsolidasi demokrasi melalui pembangunan olahraga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Liga Santri Nusantara (LSN) merupakan bentuk pembinaan potensi olahraga bagi para santri di Tanah Air. Selain itu, kompetisi sepak bola itu juga menjadi sarana bagi Rabithah Ma’ahid Islamiah Nahdlatul Ulama (RMI NU) dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk berpartisipasi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan LSN menjadi bentuk dari konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam tiga aspek penting. Pertama, konsolidasi itu berlangsung dalam aspek partisipasi terhadap perumusan kebijakan penyelenggaraan LSN, kedua dalam hal implementasi kebijakan penyelenggaraan LSN, dan ketiga dalam pembentukan saluran aspirasi bagi RMI NU dan NU. Konsolidasi demokrasi itu menyisakan hambatan dan tantangan setelah dalam pelaksanaan LSN terdapat miskoordinasi dan misadministrasi. Partisipasi CSO dalam program pembangunan pemerintah ternyata tidak serta-merta berperan penting bagi konsolidasi demokrasi. Partisipasi CSO yang sesuai dengan regulasi dan kewenangan justru menempati kedudukan lebih penting daripada sekadar keterlibatan yang malah melemahkan praktik demokrasi di Tanah Air.

Relasi antara negara, korporasi, dan civil society tidak selalu bersifat saling medominasi,ketiganya berupaya untuk mencari kedudukan yang mendekati seimbang. Keseimbangan hubungan semacam itu dapat diamati pada peristiwa pelarangan konvoi Aremania (kelompok pendukung klub sepak bola Arema Malang). Pawai kendaraan bermotor Aremania sebelum dan setelah pertandingan Arema acapkali menjadi masalah bagi arus lalu lintas di Malang Raya. Pelanggaran aturan lalu lintas, kemacetan jalan hingga perusakan kendaraan lain merupakan persoalan yang sering terjadi saat arakarakan kendaraan Aremania dari dan menuju stadion. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polisi Resort Kota Malang untuk melarang konvoi di hari ulang tahun Arema pada 11 Agustus 2016. Tulisan ini bermaksud mengurai praktik saling mempengaruhi yang melibatkan polisi, Manajemen Arema Cronus dan Aremania. Konsep tiga dimensi kekuasaan dari Steve Lukes digunakan sebagai koridor ulasan, lebih lanjut metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Gamson dan Mondigliani diimplementasikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama terdapat perbedaan tujuan antarpihak mengenai konvoi perayaan ulang tahun Arema. Polisi berkepentingan mengatur Aremania agar tidak menyelenggarakan konvoi dengan argumen ketertiban umum dan regulasi lalu lintas. Di sisi lain, pengurus Arema bermaksud merayakan ulang tahun Arema secara besar-besaran bersama Aremania. Sedangkan Aremania berkeinginan melakukan konvoi untuk mempertahankan tradisi dan memeriahkan hari jadi Arema. Kedua, tujuan para pihak tersebut tidak ada satupun yang terwujud di hari itu. Perdebatan tersebut akhirnya melahirkan praktik yang berbeda dari tuntutan para pihak. Perayaan ulang tahun Arema pada tanggal 11 Agustus 2016 dilakukan dengan lomba-lomba, tasyakuran, bedah buku dan konser musik. Kegiatan ini tetap saja memunculkan mobilitas besar-besaran Aremania menuju tempat penyelenggaraan acara. Konvoi akhirnya juga diperbolehkan, namun dilakukan pada hari Minggu 14 Agustus 2016 dalam acara 'napak tilas' dengan rute sekitar 23 km. Simpulan dari kondisi tersebut menunjukkan kegagalan negara untuk mengatur perilaku warga. Di sisi lain, hal ini mengilustrasikan pula keredupan kekuatan civil society, sebab civil society harus bekerja sama dengan korporasi untuk mengubah regulasi negara. 44 I IndharWahyuWiraHarjo Perebutan pengaruh antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam kasus …………..

Abstract. Indonesian government has delivered various community development programs to alleviate poverty problems of rural communities. This is despite the fact that the numbers of people who live in poverty in this area is going to increase. This has given rise to a crucial question in how development programs should be distributed to rural community members. This article present empirical findings of research depicts a model or mechanism by which rural community members who have been involved in Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga/ Family Empowerment Post) program success in achieving economic empowerment objective by employing their social capital. This study employs qualitative method with an approach of case study and multiple case design. It conducts the logic of 'replica', meaning that it would lead the analysed case to be used either for making predictions of similar results (literal logic) or for achieving different results (theoretical replica). The fundamental assumption of the study refers to the lack involvement or participation of the empowered community or social groups. The domination of top-down approach has allowed people to rely on external party. On the other hand, bottom-up approach has not been fully implemented due to the absence of strong social capital in the empowered society. As a consequence, there have been only parts of people controlling and enjoying the presented empowerment program. Social capital is not an existing or a given capital in society. Rather, social capital is a mere potential, and in order to shape and develop it some strategies or endeavours are required. Thus, the study attempts to find out a suitable model to arrange and progress the social capital in the implementation of social empowerment program. Additionally, the study will advance the scaling up model into a wider space with an expectation to create a powerful community.

The availability of sports facilities and the number of residents in Malang shows a lack of balance in proportion. The government of Malang city has made some attempts to collaborate with any parties to allocate the proportional sports facilities for the residents. To deal with the problem, the government has designed a program called Ijen Car Free Day (ICFD) as one alternative of solutions. The Ijen Street, which mostly functions as the main street, has also served as a sport center. The present study aims at investigating the utilization of roads of Ijen Street as one of sports centers. The analysis is carried out to re-observe the use of public space that has experienced some transformations. The data collected are examined thoroughly by implementing the research method of descriptive qualitative. The result of the study indicates that the Ijen Street is a sterile road section of motor vehicles at 06:00 up to 10:00, and during the time, the road is used for some sports activities. The so-called elite region of Malang city has transformed into courts for morning gymnastics and jogging tracks along the way. In addition, the area is also used as a social, economic, and cultural spaces. The visitors of Ijen CFD often takes the chance to sell some products, join some communities, and perform some shows of art and culture. The comprehension of the models of space use is necessary to optimize the management of Ijen CFD in the future.  Proporsi ketersediaan fasilitas olahraga dengan jumlah penduduk di Kota Malang memperlihatkan ketimpangan. Pemerintah Kota Malang berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas olahraga yang proporsional bagi warga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang merancang Program Ijen Car Free Day (ICFD) sebagai alternatif solusi dengan mengalihfungsikan Jalan Besar Ijen sebagai wahana olahraga. Penelitian ini menelaah penggunaan ruas Jalan Besar Ijen sebagai gelanggang olahraga. Telaah tersebut untuk meninjau kembali penggunaan ruang publik yang mengalami transformasi pemanfaatan. Data diulas menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Jalan Ijen menjadi ruas jalan yang steril dari kendaraan bermotor sejak pukul 06.00 hingga 10.00. Di rentang waktu itu, jalan raya dimanfaatkan untuk ruang olahraga. Sepanjang kawasan itu berubah menjadi ‘lapangan’ untuk senam pagi, joging track, atau jalan santai. Selain itu, kawasan tersebut juga digunakan sebagai ruang sosial, ekonomi dan budaya. Para pengunjung ICFD acapkali menggunakan kesempatan itu untuk berjualan, berkumpul dengan komunitas, dan melakukan pertunjukan seni-budaya. Pemahaman terhadap model-model penggunaan ruang tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Ijen CFD.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016. Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu yang melakukan implementasi program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang diimplementasikan dengan mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan arah teoritis induktif. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode survei dan teknik analisa data menggunakan teknik ordinasi Rapfish. Indeks keberlanjutan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Keluruhan Bareng Kota Malang yaitu 59.174. Hal ini diartikan bahawa keberlanjutan program KOTAKU masuk dalam kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan bahwa program ini dapat dikatakan tidak terlalu berjalan dengan baik namun juga tidak terlalu berjalan buruk/tidak baik.