Changes are rapidly occur in this world, especially developments in the field of information and communication technology. Man must be able to adjust quickly to keep up. Developments in information and communication technology has made it easier for people in work. Utilization of information and communication technology are expected to make work performed by humans is more effective and efficient. National Library of Indonesia mandated by Law No. 43 of 2007 as an adviser to all types of libraries throughout Indonesia. In carrying out the task, the National Library should coordinate with local government including the provincial government, represented by the provincial library which can be said to represent the provincial government in the affairs of the library. National Library of Indonesia in coordination with the provincial library has been facilitated by information and communication technology such as telephone, fax and internet. In addition, coordination can also be done through conventional correspondency or direct face to face. This study tried to define which communication system that is commonly used by the National Library of Indonesia when coordinating with the provincial library and the reasons that lie behind them. The method used in this research is descriptive with a participatory approach, the researchers and respondents are equal and shared a mutual cooperation. This research indicates that face-to-face coordination is more preferred, because face-to-face coordination offers a social and economical benefit.

AbstrakPerubahan yang terjadi di dunia ini sedemikian pesat terutama perkembangan di bidang Teknologi informasi dan komunikasi Manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat agar tidak tertinggal.Perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan kepada manusia dalam bekerja.Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat efektif dan efisien. Perpustakaan Nasional RI diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 sebagai pembina terhadap segala jenis perpustakaan di seluruh Indonesia.Dalam melaksanakan tugas pembinaan Perpustakaan Nasional harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah diantaranya pemerintah provinsi yang diwakili oleh perpustakaan provinsi yang dapat dikatakan mewakili pemerintah provinsi dalam urusan perpustakaan.Perpustakaan Nasional RI dalam berkoordinasi dengan perpustakaan provinsi telah difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi berupa telepon, faksimili dan internet. Selain itu koordinasi juga dapat dilakukan dengan surat menyurat konvensional maupun tatap muka secara langsung. Penelitian ini ditujukan cara apa yang lebih umum digunakan oleh perpustakaan nasional RI dalam melakukan koordinasi dengan perpustakaan provinsi dan hal-hal yang melatarbelakanginya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yakni peneliti dengan yang diteliti memiliki kesetaraan dan saling bekerjasama.Dari penelitian ini dapat diketahui koordinasi secara tatap muka langsung lebih disukai karena terhadap manfaat secara ekonomi maupun social yang dirasakan langsung oleh pelaku koordinasi. Pada penelitian ini dapat ditemukan bahwa koordinasi secara tatap muka langsung lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dimiliki. Melalui tatap muka langsung pelaku koordinasi merasakan manfaat secara langsung baik secara sosial maupun ekonomi yang hal tersebut tidak ditemukan jika koordinasi dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.Kata kunci: perpustakaan, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, pemanfaatan teknologi.