This study aims to analyze the urgency of the Criminal Regulation concerning Ngelem according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The problem approach used is normative juridical supported by empirical juridical. The data used are primary. Data analysis was performed descriptively qualitatively. The results of the study showed that the application of the law against nuisance users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 44 of 2019 concerning changes in the classification of Narcotics in Indonesia cannot be processed by law enforcement officials. This is because it has not yet been regulated about addictive substances in Ngelem content. So it is necessary to make changes to the Law Number 35 the Year 2009 and the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 44 the Year 2019 regarding the change in the classification of Narcotics Abstraks Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Pengaturan Pidana tentang Ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pengguna ngelem menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang ada di Indonesia tidak bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena belum diatur tentang zat adiktif pada kandungan Ngelem. Sehingga perlu dilakukan perubahan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika.