Abstract. This thesis was written to find out how the events and registration of marriages from the point of view of Islamic law and analysis of the practice of illegal marriage registration refers to the decision number 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. The purpose of this study is for orderly administration of transparency and legal certainty in the implementation of marriage for the community, which can then be an example for Muslim citizens who do not want to register marriages to do so officially in accordance with applicable laws and regulations in order to avoid losses. losses due to legal effects that arise later. By using empirical normative research methods. This research was carried out directly at the Office of Religious Affairs (KUA) Cugenang, Cianjur Regency. And it can be said that the verdict has been granted. The analysis on the legal considerations of the panel of judges in this decision is in accordance with the existing legal basis and the case being sued by the plaintiff is in accordance with the provisions of article 74 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law. Abstrak. Skripsi ini di tulis untuk mengetahui bagaimana pembatalan dan pencatatan perkawinan dalam sudut pandang hukum islam serta analisa terhadap Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal yang merujuk pada putusan nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Cianjur. Tujuan dilakukannya penelitian ini bahwa untuk tertib administrasi transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat, yang kemudian dapat menjadi contoh bagi warga negara yang beragama islam yang hendak melakukan pencatatan perkawinan untuk melakukannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kerugian-kerugian atas dampak hukum yang timbul kemudian hari. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Pengamatan ini dilakukan pengamatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah dikabulkan. Analisis pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan Dasar Hukum yang ada serta perkara yang di ajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.