Law enforcement for fisheries management violations in East Flores Keywords: local wisdom, fisheries, law enforcement AbstrakPenegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan perikanan di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur belum efektif. Terbukti beberapa tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran pengelolan perikanan masih tinggi. Penelitian ini mengkaji nilai kearifan lokal masyarakat adat guna membantu mengatasi belum efektifnya penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan perikanan. Kajiannya bersifat yuridis normatif dan dilakukan dengan inventarisasi asas hukum adat sebagai kaidah atau norma dalam mengatur perilaku masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukan penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan perikanan belum efektif baik dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Untuk mengatasinya perlu fungsionalisasi nilai kearifan lokal yang selama ini terbukti dapat mengurangi pengrusakan sumber daya laut oleh nelayan. Fungsionalisasi nilai kearifan lokal dilakukan dengan cara aparat penegak hukum menjalin kemitraan dengan pemangku adat untuk melembagakan sistem nilai, tradisi budaya, dan sanksi adat menjadi kesatuan yang berfungsi dan mempunyai mekanisme formal penegakan hukum.Kata kunci: kearifan lokal, perikanan, penegakan hukum IntroductionFisheries resource is considered as significant resources to people livelihood as well as a prime mover of national economy. This is based on the reality: 1 first, Indonesia has enermous fisheries resources in terms of quantity and diversity; second, industrial fisheries sector
AbstrakKomisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah organ tambahan bersifat independen dan berperan sebagai mekanisme pemicu ketidakpercayaan khayalak terhadap lemahnya aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. KPK, karena itu, memiliki infrastruktur dan struktur hukum dengan kekuasaan yang luar biasa atau kompetensi untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, penyadapan dan penuntutan. Pada kenyataannya, KPK yang lahir berdasarkan hukum menghadapi banyak rintangan dalam usahanya memberantas korupsidalam organ-organ negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Akibatnya, institusi yang lebih rendah menghadapi kesulitan dalam mengontrol institusiinstitusi yang lebih tinggi. Di samping itu, keberadaan KPK sebagai sebuah produk hukum menghadapi situasi yang problematik, karena Undang-undang yang mengatur KPK secara formal (wet in formeele gezin) dibuat dan ditentukan oleh badan legislatif dan badan kepresidenan, sehingga Undang-Undang KPK dapat dengan mudah dibatalkan oleh kedua institusi tersebut. Terlebih lagi, Undang-Undang KPK secara material (wet in materieele gezin) yakni kandungan atau isi dari Undang-Undang tersebut, dapat dengan mudah diubah oleh Pemerintah dan DPR untuk menyusupkan kepentingan politiknya, sehingga Undang-Undang KPK yang baru lebih mencerminkan visi politik yang bersangkutan. Produk dari undang-undang yang demikian cenderung menjadi konservatif atau ortodoks, mencerminkan kepentingan politik elit di pusatkekuasaan eksekutif dan legislati[. Untuk menghindari dilumpuhkannya keberadaan KPK, maka pengaturannya dalam batang tubuh UUD 1945 mendesak untuk dilakukan.
This study analyzed the sub-system factors influencing the amendment of the Corruption Eradication Commission Act (KPK Law) from the Cybernetics theory and the impacts on the Constitution. According to this theory, there are various kinds of sub-systems, where one sub-system is interrelated with other sub-systems. Each of the sub-systems referred to will influence each other based on the primary function of each of these sub-systems, such as the cultural sub-system, which has the primary function of maintaining patterns, the social sub-system as a function of integrity, the political function as a function of achieving goals, and the economic sub-system as an adaptive function. This doctrinal legal research employed statutory approaches and concepts and found that changes in the KPK Law are influenced by the political sub-system factor, particularly the strong political interests of the House of Representatives and the Government. As a result, the amendment to the KPK Law is undemocratic because it does not fulfill the formal and material principles. In addition, it does not philosophically fulfill the function of law, leading to constitutional values violation.
Kajian yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dapatkah Presiden bertanggungjawab atas kebijakan menterinya yang menimbulkan korupsi. Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertanggungjawab secara moral kepada rakyat apabila menteri mengeluarkan kebijakan yang melanggar nilai-nilai moral. Selanjutnya Presiden bertanggungjawab secara politik kepada rakyat: (a) apabila menteri mengeluarkan kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan (b) apabila kebijakan menteri telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan teori kewenangan, Presiden adalah pemberi mandat dan menteri sebagai mandataris sehingga berlaku azas vicarious liability yaitu atasanlah yang bertanggungjawab, artinya Presiden bertanggungjawab secara hukum atas kebijakan menteri yang menimbulkan korupsi
This conceptual study aims to analyze Presidential Threshold and Parliamentary Threshold arrangements in elections from the regulatory aspect, the implications for the political rights of citizens and political parties and their comparison with other countries. The method used is normative juridical with a conceptual approach, statutory regulations, and comparative law. The legal materials are primary, secondary, and tertiary, then analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research, it can be stated that by setting the Presidential Threshold and Parliamentary Threshold percentages, the right of citizens to participate in government, both to vote and to be elected in elections, has been limited so that from the perspective of people's sovereignty, it has created inequality or in other words, there is no equality, fair to citizens. Because presidential and vice-presidential elections and legislative elections are a consequence of the existence of a democratic system, it should be regulated by laws and regulations that are in favor of the interests of the people and not just camouflage for political elites who prioritize their groups only.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.