Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara umum, proyek pengembangan egovernment telah menjadi bagian dari kebijakan nasional di seluruh dunia. Tujuan dari e-government adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah melalui pemberian layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dll, selain itu juga memberikan kesempayan pada masyarakat untuk mengambil bagian dalam penyusunan kebijakan pemerintah serta pengambilan keputusan. Dan berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya, didapat indikasi adanya kebutuhan untuk mendesain ulang proses dasar pada e-government dan penggunaan Service Oriented Architecture (SOA) serta web service untuk mengoptimalkan kemampuan dari aplikasi e-government. Penggunaan Service Oriented Archictecure (SOA) memiliki peranan penting dalammengintegrasikan departemen-departemen yang berbeda termasuk layanan dan aturannya, yang diharapkan dapat mengatasi tantangan utama dalam pengembangan e-government yaitu dalam mengintegrasikan beberapa sistem informasi public yang bersifat heterogen beserta proses bisnis dari masing-masing organisasi dalam pemerintahan tersebut secara efisien dengan menyediakan sebuah lingkungan terpadu. Pengembangan egovernment juga telah dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan amanat Inpres No. 3/2003. Akan tetapi kondisi penerapannya di lapangan sangat bervariasi, ada instansi pemerintah yang sudah cukup maju, tetapi banyak juga yang masih dalam taraf mendengar dan mengenalnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah instansi pemerintah yang memiliki tugas fungsi yang cukup beragam dalam rangka pelayanan publik, telah melakukan inisiatif pengembangan e-government seperti tercantum dalam rencana strategis yang telah ditetapkan untuk periode 20102014. Seperti halnya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan e-government secara umum, dengan kondisi satuan kerja dan unit pusat dari Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam menuntut sebuah Arsitekur Sistem Informasi Manajemen yang efisien yang dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi dan proses bisnis dalam lingkungan yang terpadu. Dalam paper ini penulis akan membahas pendekatan Service Oriented Architecture (SOA) dalam Arsitektur Sistem Informasi Manajemen pada Kementerian Hukum dan HAM.