PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA LEBOTO Jurisman KadjiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program bantuan langusng sementara masyarakat (BLSM) di Desa Leboto serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Di Desa Leboto.Penelitian ini dilakukan diDesa Leboto Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di desa Leboto sudah baik pelaksanaannya dalam hal ini aparat desa sudah tidak begitu terlibat secara keseluruhan, karena masyarakat hanya di berikan kartu tanda anggota penerima BLSM sudah bisa menerima langsung di kantor Pos. Factor penghambat dalam Implementasi program bantuan langsung sementara masyarakat di Desa Leboto adalah sebagai berikut : Kurang validnya data, BLSM tidak tepat sasaran, Jarak Tempuh dan Waktu penyaluran. Kata Kunci: Pembangunan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan.

Abstrak: Melihat sejauh mana peran dan kendala perempuan Islam dalam pembangunan desa di kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo menjadi menarik untuk diamati. Beberapa hal menarik diantaranya konteks Bone Bolango yang begitu kuat akan adat dan keislamannya yang sering kali membedakan perempuan dan laki-laki. Walaupun dalam Islam soal peran perempuan tidak menjadi persoalan. Akan tetapi pada konteks adat Gorontalo lebih khususnya Bone Bolango terdapat tempat yang bernuansa adat, tidak bisa dimasuki oleh perempuan. Namun terdapat hal yang bisa dikatakan anomali yakni hadirnya perempuan dalam mengisi jabatan camat. Bahkan terdapat wakil Bupati perempuan yang lahir dari proses pemilihan langsung. Jenis penelitian Mixed Method Research (MMR) dengan tipe Explanatory. Lokasi penelitian di kabupaten Bone Bolango. Menggunakan pendekatan teori strukturasi yang meliputi struktur dan agensi peneliti menyimpulkan beberapa hal yakni perempuan memiliki peran besar dalam pembangunan desa di Kabupaten Bone Bolango. Adapun secara struktur perempuan mendapat dukungan meliputi signifikansi (stock of knowledge), legitimasi (aturan yang berpihak pada Wanita) dan dominasi (otoritas/kekuasaan yang pro terhadap perempuan). Secara agensi/perempuan itu sendiri memiliki kapasitas dan kapabilitas terutama soal jejaring. Walaupun demikian tak dapat dipungkiri budaya memberikan sumbangsih dalam menghambat peran perempuan. Kata Kunci : Peran, Perempuan Islam, Stukturasi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diperlukan karena memiliki nilai strategis dalam mendorong terbentuknya national character building. Karakter ini penting guna mencipatakan sebuah kondisi tatanan kewarganegaraan yang baik. Relevansi Pendidikan kewarganegaraan terhadap negara adalah perihal kontribusi bidang pendidikan untuk membangun karakteristik-karakteristik dari seorang, agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui penelusuran kepustakaan, Tulisan ini berupaya Menggambarkan relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter Generasi Muda.  Hasil penelitian mendeskripsikan tiga komponen utama yang penting dan kemudian menjadi intisari keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter. Yakni Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) dan sikap kewarganegaraan (Civic dispositions). Untuk itu, perlu dilakukan upaya pembinaan karakter generasi muda di semua jenjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Selain itu, model pembelajaran yang dilakukan bukan hanya di dalam kelas. Melainkan perlu diperluas di luar komunitas sekolah dan kampus.

Decentralization Policy became a new direction marking the dynamics of Government in the regions. The experience of implementing a centralized and authoritarian political-governmental system in practice carries very unfavourable implications for regional developments. This study discusses the implementation of decentralization policies implemented by local governments. One of them is through policies carried out by the Gorontalo regency government in the flagship program "Nafas Cita" in an effort to improve community welfare. The type of research used in this research is qualitative through descriptive methods. With observation techniques, documentation studies and in-depth interviews. The results of the study found that although the implementation had gone well, there were still some problems that caused constraints on program implementation, namely problems Communication between OPDs, Insufficient budgetary resources and human resources who do not understand existing planning, The ability of the Executing Agent to be fragmented due to pressure outside the bureaucratic unit, Social, Political and Economic environment that is not conducive to supporting the implementation of the Program. Researchers concluded that the Government needs to design a clear work plan or procedure, not just limited to procedural coordination. But it is also well spelled out. In terms of resources, the government needs to design and improve economic development that correlates with existing resource allocation problems. Finally, in order for bureaucratic fragmentation not to occur, the Regent as a Political Coach must be neutral, there must be no favouritism and unfair treatment for every Official or Employee, especially regarding the implementation of the Program.